Nasional

Raker Pansus IV dengan DPRD Kota Denpasar, Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik
Diterbitkan: 7 Juli 2026, 18:18

DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapan pada Rapat Kerja (Raker) Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Sekda Eddy Mulya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi diberikan Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang. “Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terima kasih atas apresiasi diberikan Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP diraih Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.

Eddy Mulya mengungakpan, perangkat daerah ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah. “Nilai Silpa ditemukan masih tinggi Rp644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” katanya. (pas)

Baca Juga :  <strong>Ny. Putri Koster Dorong UMKM Bali Segera Urus Nomor Induk Berusaha</strong>
Shares: