: (Foto : fkb/jelantik)
Rakorda Tahap Pertama BAN-PDM, Akreditasi Bukan Kewajiban Administratif Sekolah
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pelaksanaan akreditasi bagi sekolah maupun madrasah memiliki peran sangat penting dan strategis dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi harus benar-benar dilakukan secara akuntabel, transparan, adil dan mengacu pada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Paling penting dan utama pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah bukan merupakan kewajiban administrative sekolah.
Demikian disampaikan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) Propinsi Bali, Prof. Dr. Ida Ayu Made Sri Widiastuti, S.Pd., M.Pd., M.M., ketika menutup Rapar Kordinasi Daerah (Rakorda) tahap pertama BAN-PDM Bali dilakukan secara daring, Senin (28/7/2025).
Lebih lanjut Prof. Widiastuti mengemukakan akreditasi bukan merupakan kewajiban adminsitratif, maka dibutuhkan upaya kolaborasi semua pihak. Sehingga akreditasi sekolah/madrasah selama ini dilaksanakan benar-benar mampu memerankan dirinya sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu eksternal. Rakorda tahap pertama akan memberikan ruang semua pihak untuk melakukan kolaborasi. ”Kolaborasi harus terus kita kembangkan, sehingga tujuan pelaksanaan akreditasi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional akan bisa terlaksana,” ungkap Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar ini.
Prof. Widiastuti mengatakan hasil akreditasi nantinya tidak hanya sekadar label bagi sekolah, namun dilakukan sesuai mekanisme serta transparan, akuntabel dan mandiri bisa dijadikan sebagai bahan refleksi bagi sekolah. Hal ini disebabkan hasil akreditasi tersebut bisa dijadikan sebagai peta jalan bagi sekolah untuk melihat kekuatan dan sekaligus kelemahannya. ”Hasil akreditasi bisa dijadikan bahan oleh sekolah untuk melakukan refleksi atas kekuatan pun kelemahan. Sehingga sekolah benar-benar mampu menyusun stretegi pengembangan sesuai dengan kondisi riil di sekolah,” jelasnya.
Ketua BAN-PDM Bali, Dr. Ni Wayan Mudiarni ketika disela-sela membuka Rakorda tahap pertama mengajak peserta menjadikan proses akreditasi salah satu upaya bersama meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Ia berharap peserta berasal dari instistusi baik pemerintah maupun organisasi profesi dapat mengikuti Rakorda dengan baik dan sekaligus secara kolaboratif memberikan masukan kepada BAN-PDM Bali. Sehingga pelaksanaan akreditasi tahun 2025 berjalan dengan baik. ”Akreditasi bukan hanya sekadar pelaksanaan evaluasi eksternal, namun juga sebagai bagian dari tugas kita semua dalam mewujudkan tujuan pendidikan khususnya mewujudkan 8 dimensi lulusan,” ungkap Mudiarni.
Dia menegaskan, tahun 2025 jumlah sekolah menjadi sasaran akreditasi di Bali sebanyak 248 satuan sesuai kuota yang ditetapkan pusat. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kuota tahun sebelumnya. Namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuota sebelum Pemerintah membuka ”kran anggaran” untuk akreditasi sekitar bulan Maret lalu. ”Jenjang PAUD mekanisme pelaksanaan akreditasi mulai dari pra-akreditasi hingga penentuan sekolah sasaran sedang dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh secretariat BAN-PDM Bali,” ucapnya.
Rakorda tahap pertama BAN-PDM Bali berlangsung selama sehari. Selain membahas tentang program akreditasi yang telah dirancang oleh BAN-PDM Bali, Rakorda juga memberikan kesempatan kepada lembaga mitra seperti dari BPMP Bali, BGTK, PGRI, Kadisdikpora Bali, dan Kabupaten Kota, Kemenag Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan praktik baik untuk pelaksanaan akreditasi yang telah dilaksanakan selama ini. (jel)