: (Foto : fkb/humas)
Rapat Paripurna DPRD Badung, Bupati Sampaikan Ranperda RPJMD, Pajak Daerah dan KUA PPAS Perubahan 2025
MANGUPURA, FORUMKEADILANBali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan terhadap tiga dokumen pada Rapat Paripurna DPRD Badung, di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Selasa (22/7/2025).
Tiga dokumen tersebut yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Badung No. 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dihadiri Wabup Bagus Alit Sucipta, Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda IB. Surya Suamba beserta pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Direktur Perusahaan Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli DPRD Badung.
Dalam penjelasannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan dalam Ranperda RPJMD memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dimuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Salah satu program prioritas yakni pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi kemacetan khususnya di kawasan pariwisata. Mendukung program ini telah dirancang skema pinjaman daerah selama 5 tahun kedepan. ”Pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata merupakan bentuk dukungan Pemkab Badung terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Nasional,” terangnya.
Selain infrastruktur jalan, kata Bupati di Arnawa, Pemkab Badung akan membangun perusahaan daerah baru guna menunjang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian potensi-potensi di Badung nantinya diharapkan dapat meningkatkan PAD Badung.
Lebih lanjut Bupati Adi Arnawa menjelaskan Ranperda perubahan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat segera dibahas bersama sehingga menjadi payung hukum dalam implementasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dapat mendukung pencapaian program prioritas dan penguatan kapasitas fiskal dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Sementara dalam Rancangan Perubahan KUA PPAS 2025, disebutkan pendapatan daerah dirancang Rp11,1 triliun lebih, terdiri dari PAD Rp10,1 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp979 miliar lebih. Belanja daerah dirancang Rp12,7 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi Rp6,5 triliun lebih, belanja modal Rp4,4 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp158 miliar lebih dan belanja transfer Rp1,6 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan dirancang Rp1,8 triliun lebih, terdiri dari sisa lebih penghitungan tahun sebelumnya Rp381 miliar lebih dan pinjaman daerah sebesar Rp1,45 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan dirancang sebesar Rp200 miliar untuk penyertaan modal pada PT. Bank BPD Bali.
Anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas diantaranya bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, bidang pariwisata, bidang penguatan infrastruktur, bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bidang penataan ruang, kawasan permukiman dan pengendalian penduduk serta bidang lingkungan hidup dan kebencanaan.