Sekda Alit Wiradana Minta OPD Percepat Serapan Anggaran
FORUM Keadilan Bali – Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana meminta sekaligus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalisasi serapan atau realisasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini memastikan program prioritas telah ditetapkan berjalan dengan baik.
Permintaan itu disampaikan Sekda Alit Wiradana saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dalam Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada masyarakat di Gedung Sewaka Dharma Lumintang, Senin (7/11).
Beberapa hal menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi, mulai dari laporan penanganan dan perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, pemanfaatan e-katalog, hingga paparan progres realisasi fisik dan keuangan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
Sekda Alit Wiradana mengatakan secara umum capaian realisasi anggaran di seluruh OPD Pemerintah Kota Denpasar berjalan baik. Namun optimalisasi realisasi anggaran terus dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Secara umum realisasi atau serapan Anggaran TA 2002 sudah berjalan dengan baik/ Namun ada beberapa OPD yang serapannya masih rendah. ”Kami minta sisa waktu dua bulan agar dimaksimalkan dengan baik,” pinta Sekda Alit Wiradana.
Lebih lanjut Sekda Alit Wiradana berharap kepada OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 60 persen bisa segera direalisasikan sesuai rencana telah disusun. ”Kita harus optimalkan anggaran sesuai yang dirancang dan merealisasikan masih ada waktu dua bulan. Terpenting dalam realisasi anggaran diharapkan melalui e-katalog dan belanja modal memperhatikan TKDN,” katanya.
Alit Wiradana menjelaskan saat ini program pembangunan di Kota Denpasar memasuki triwulan IV. Sehingga pelaksanaan program harus menukik pada permasalahan yang terjadi di masyarakat dan pembangunan di Kota Denpasar mampu memberikan kemanfaatan dan peningkatan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat.
Sekda Alit Wiradana mengajak seluruh OPD meskipun pandemi tetap semangat merealisasikan anggaran sehingga kemanfaatannya bisa maksimal dan bisa dirasakan masyarakat. ”Kita berada dalam kondisi tidak normal. Apapun permasalahan yang ada mari kita koordinasikan dan selesaikan bersama, agar akselerasi percepatan realisasi anggaran bisa lebih tinggi dan maksimal dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari mengatakan, pembangunan dan perkembangan e-katalog lokal, sampai saat ini telah dilakukan penelaahan terhadap dua etalase, dilanjutkan dengan forum grup discussion dengan pelaku usaha bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Ratih menjelaskan pembinaan dan monitoring evaluasi optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan atas data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2022 telah terjadi peningkatan komitmen PPK menggunakan metode e-purchasing 194 % pada e-katalog dan bela pengadaan semula hanya Rp35 miliar menjadi Rp103 miliar. ”Ke depan kami akan melakukan review/penelitian lebih mendalam mewajibkan pencantuman komitmen PPK terhadap target persentase TKDN diwajibkan kepada calon penyedia akan mengikuti paket tender tersebut. Hal ini dilakukan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,” ungkapnya.
Pengendalian penggunaan produk import, kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan tim P3DN perangkat daerah yang akan mengadakan pengadaan barang/jasa melalui penggunaan produk import wajib mendapatkan rekomendasi dari tim P3DN.