Sekda Bali Dewa Indra Jabarkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting
FORUM Keadilan Bali – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan sejumlah langkah dan strategi penurunan jumlah stunting di Bali.
Hal ini disampaikan Dewa Indra saat didaulat sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur 2023 dalam sharing session dengan TPPS Provinsi Bali, di Hotel Harper Kuta, Badung, Senin (7/8).
”Masing-masing wilayah dengan luas dan jumlah penduduk berbeda memiliki cara dan pola berbeda antara satu dengan yang lain menurunkan angka stunting. Contohnya di Bali, dengan jumlah penduduk lebih banyak dan luas wilayah Bali tergolong kecil, tentu kerjasama dan koordinasi antar lembaga lebih intens membantu memperbaiki kondisi kekurangan gizi pada anak yang sudah terdeteksi stunting,” kata Dewa Indra.
Dewa Indra mengungkapkan, strategi dilakukan Pemerintah Bali bekerjasama dengan lembaga desa adat yang ada di masing-masing kabupaten, kecamatan, desa hingga banjar. Lembaga desa adat seperti pecalang dan kader desa memiliki peran strategis mencari tahu data remaja yang akan menikah.
Dia menuturkan remaja menikah akan dikontak dan disosialisasikan tentang kesehatan diri, kesiapan pranikah, saat menikah dan pasca menikah terutama saat mengandung. Edukasi ini penting dilakukan agar calon pasangan pengantin paham dan mengerti tentang kondisi tubuh. Selanjutnya memahami bagaimana memenuhi kebutuhan tubuh saat hamil, sehingga janin sedang dikandung mendapatkan nutrisi gizi lengkap, dan mempengaruhi pertumbuhan janin dengan baik.
Dewa Indra menjelaskan Bali dengan luas 5.636,66 km dihuni 4.279.129 jiwa tersebar di 9 kabupaten/kota. Entaskan stunting dilakukan dengan intens kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga desa adat yang ada di 1.493 desa adat. Strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor dan pemanfaatan kearifan lokal Bali dalam percepatan penurunan stunting. ”Menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa menjadi salah satu strategi dapat dipilih sehingga mampu memajukan kinerja instansi dan lembaga terkait,’’ ujarnya.
Berdasarkan data SSGI tahun 2021 dan 2022, kata Dewa Indra, Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia. Walaupun masih terdapat kabupaten memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata Provinsi Bali (Jembrana 14,2%, Buleleng 11%, Karangasem 9,2%, Bangli 9,1% dan Tabanan 8,2%). Prevalensi stunting untuk Bali tahun 2022 adalah 8,0% telah melampaui target ditetapkan untuk Provinsi Bali yaitu 9,28%. Sekalipun Kabupaten Buleleng dan Gianyar terdapat peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya.
Dijelaskan Dewa Indra, penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, yakni ditetapkan oleh Gubernur Bali terdiri atas perangkat daerah, dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), ditetapkan Bupati/ Walikota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk TP PKK. Sementara di tingkat kecamatan pembentukannya difasilitasi tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota, serta ditingkat desa penetapan tim percepatan penurunan stunting dilakukan kepala desa melibatkan tenaga kesehatan, PKB/PLKB, TP PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan unsur masyarakat lainnya.