FORUM Keadilan Bali – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 secara makro sudah tercapai. Bahkan banyak angka berada di atas rata-rata nasional.

Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra saat memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya pada acara kunjungan kerja Komite IV DPD RI, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (16/1).

”Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid-19 di luar kontrol manusia,” jelasnyanya.

Turut dihadiri pimpinan DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, pimpinan MPR RI Prof. Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komite IV Fernando Sinaga, S.Th., serta Koordinator Tim/Provinsi Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M.

Secara umum, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, tersebut menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali. Pengecualian terjadi pasca Covid-19, karena pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga berdampak inflasi. ”Tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” ucapnya Sekda Dewa Indra seraya menjelaskan angka baik juga diikuti Indeks Gini Ratio, yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah nasional.

Ia menambahkan tingkat kemiskinan di Bali jauh di bawah nasional. Menurutnya kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi. Tentang kemiskinan ekstrem mencuat akhir-akhir ini masih sangat rendah di Bali.

Mengenai beberapa penurunan seperti di bidang peternakan, perikanan dan pertanian, ia tidak menampik memang ada produksi yang turun. Namun, ada indikator lain harus dilihat seperti nilai tukar petani yang cukup naik. ”Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” paparnya.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Menurutnya, RPJPN menjadi acuan kepala daerah dalam menyusun RPJPD. Permasalahan terjadi di Indonesia menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, pendapatan negara masih menengah serta kesenjangan pembangunan dalam daerah.

Pimpinan DPD RI Mahyudin menekankan RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili. Diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPD Dapil Bali Made Mangku Pastika. Ia berharap pertemuan ini bisa menyerap aspirasi komprehensif untuk pembangunan Bali.