
Sekda Dewa Indra Harap Perilaku Tidak Korup Jadi Budaya di Lingkungan Pemprov Bali
FORUM Keadilan Bali – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap perilaku tidak korupsi menjadi Budaya di lingkungan Pemprop Bali. Hal itu diampaikan Sekda Dewa Indra saat membuka webinar serangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertajuk ”Membangun Sinergi dan Kesadaran Dalam Budaya Antikorupsi” secara daring melalui zoom, dari Ruang Vidcom 1, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (4/12).
Webinar diselenggarakan Inspektorat Provinsi Bali tersebut, Sekda Dewa Indra menekankan pentingnya perilaku tidak korup untuk menjadi budaya di lingkungan Pemprov Bali. Menurutnya, menuju ke tujuan tersebut diperlukan proses panjang. ”Tahap awal kita perlu edukasi, literasi dan perlu komitmen membangun kesadaran bersama bahwa tindakan korupsi itu tidak bagus,” kata Sekda Dewa Indra diikuti secara daring Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali, Eselon III dan IV, Pejabat Pengelola Keuangan dan Program di Lingkungan Pemprov Bali, hingga Kepala Sekolah SMA/SMK serta perwakilan siswa di seluruh Bali.
Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi temuan penyelewengan keuangan di Pemprov Bali semakin menurun seiring berjalannya waktu. Dengan laporan dari penegak hukum semakin menurun. Hal ini merupakan indikasi yang baik. ”Itu menunjukkan jika budaya anti korupsi semakin mengakar di diri kita. Jika banyak dipanggil penegak hukum pertanda tidak baik,” ujarnya seraya mengatakan, sudah menjadi tugas bersama meniadakan tindakan merugikan negara tersebut.
Lebih lanjut birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng itu mengajak semua jajaran di Pemprov Bali benar-benar memperhatikan webinar ini, karena Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi. Para pejabat pengelola keuangan dan program bisa menghindarkan kesalahan yang mungkin terjadi. ”Kesalahan administrasi karena faktor tidak sengaja, itu harus benar-benar kita hindari,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan Pemprov Bali memiliki tekad membangun pemerintahan yang bersih, sehingga bisa membangun kepercayaan publik. ”Jika pemerintah tidak bersih, maka rakyat tidak percaya kita dan tidak mau mengikuti aturan dan imbauan pemerintah,” tegasnya.
Sekda Dewa Indra berharap penegak hukum bisa memilah kasus karena ketidaksengajaan atau memang sudah ada niat korupsi. Hal itu sangat mudah dikenali dalam ilmu hukum. Namun, ia mengingatkan tidak mengatakan sebaliknya, yaitu mengatakan tidak sengaja padahal disengaja, karena mudah ditemukan aparat. Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi untuk membangun budaya anti korupsi. ”Kita sudah di tengah jalan, perilaku korup sudah jauh berkurang dan sedikit niscaya akan hilang. Diibaratkan naik motor, jangan sampai menunggu tabrakan dulu baru taat peraturan lalu lintas. Jangan sampai terkena kasus dulu baru kita menjadi insaf,” tutupnya.