: (Foto : fkb/humas)
Sidang Paripurna DPRD Badung, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Tiga Raperda
MANGUPURA, FORUMKEADILANBali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan ketiga dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029 serta Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (28/7/2025).
Selain itu, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Badung IB. Surya Suamba beserta pimpinan instansi vertikal dan OPD di Kabupaten Badung serta para tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli fraksi.
Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan pandangan umum ketiga fraksi tersebut secara umum, dia menilai bahwa fraksi-fraksi melihat RPJMD yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bisa menjawab terhadap pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan, paling prinsip dari pandangan umum itu semua menekankan kepada sektor infrastruktur. ”Visi kami mewujudkan pariwisata berkualitas berlandaskan nilai-nilai ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” isu strategis kami pada sektor infrastruktur termasuk ada beberapa sektor-sektor lainnya. Seperti masalah penanganan sampah, air bersih termasuk mendorong bagaimana ekonomi baru di daerah-daerah yang kita akan dorong dalam rangka pemerintahan ekonomi di Badung,” katanya.
Bupati Adi Arnawa mengatakan pandangan umum fraksi merupakan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Badung terus bekerja serius untuk optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Badung. Menjadi kunci adalah selalu meningkatkan potensi kita terutama di sektor pajak hotel dan restoran. ”Kalau kita lihat langkah-langkah yang kami lakukan sebagaimana tertuang dalam RPJMD termasuk perubahan atas perda 7 dan KUA seta PPAs ini saya kira tujuannya mendapatkan pendapatan sebanyak-banyak untuk kesejahteraan masyarakat Badung,” ujarnya. (fkb/pas)