Sukses Tertibkan PSU, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK RI
FORUMKeadilanbali.com – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan tingkat nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kota Denpasar ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah dengan penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan terbanyak tahun 2023.
Penghargaan diserahkan Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo bersama Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko diterima Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara serangkaian Rakorda Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5).
Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko mengajak masyarakat Indonesia bersatu padu mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan semua orang bisa tergoda. Pencegahan korupsi, KPK memiliki tiga Trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
Dia menjelaskan ada tiga pendekatan yakni tindakan berupa operasi tangkap tangan. Hal ini memberikan efek jera atau rasa takut untuk korupsi. Pencegahan, mengatur atau memperbaiki sistem menghambat jalan supaya orang tidak bisa korupsi lagi, semua dibatasi. ”Pendidikan kita mengajarkan perilaku atau membangun budaya antikorupsi, dan ini perlu peran serta smua pihak, termasuk masyarakat,” katanya.
Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar. Hal ini merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan terbanyak tahun 2023.
Jaya Negara menuturkan penghargaan ini membuktikan kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar diakui Pemerintah Pusat dalam hal ini KPK RI. Prestasi ini kedepan Pemkot Denpasar terus maksimal mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam rangka mewujudkan good governance. ”Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi dan terus memberikan inovasi dan program kerja mendukung terciptanya good governance,” ucapnya. (pas)