
: (Foto : fkb/erik)
Terima Kunker Komisi VII DPR RI, Gubernur Koster: Bali Penghasil 44% Devisa Sektor Pariwisata
DENPASAR, FORUMKEADILNBali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut Tim Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi VII DPR RI di Jayasabha, Denpasar, Rabu (2/7/2025).
Tim dipimpin Dr. Evita Nursanty melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali menyerap aspirasi guna pembahasan beberapa Rancangan Undang Undang (RUU) terkait.
Mengawali pertemuan, Dr. Evita Nursanty Iqbal menyampaikan apresiasi terhadap konsep kepariwisataan Bali dinilai luar biasa. Namun tak dipungkiri juga menghadapi berbagai tantangan. Saat ini Komisi VII DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). ”Melalui kunjungan ini, kami ingin mendengar langsung kondisi riil pariwisata Bali, termasuk berbagai isu aktual yang ramai dibicarakan di media sosial seperti premanisme, over tourism, serta izin usaha vila,” ujar Evita.
Kunjungan tersebut disambut positif Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya, Bali sangat berkepentingan dengan keberadaan RUU Kepariwisataan karena sektor ini merupakan sektor utama tumpuan perekonomian Bali.
Gubernur Koster menyampaikan sejumlah paparan untuk menjadi masukan dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya yakni harapan agar daerah yang menyumbang devisa dari sektor pariwisata mendapatkan timbal balik dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif ataupun bentuk lainnya yang memungkinkan. ”Dari 126 juta wisatawan di ASEAN, 13 juta mengunjungi Indonesia dan 6,33 juta di antaranya datang ke Bali. Dari total devisa pariwisata nasional Rp243 triliun, Rp107 triliun atau sekitar 44 persen disumbangkan dari Bali. Bahkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Bali mencapai 66 persen,” ujarnya
Gubernur Koster memberikan masukan agar ada norma dalam RUU itu mengatur daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata dunia agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana strategis, dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan potensi, karakteristik dan kepentingan daerahnya.
Lebih jauh Gubernur Koster mengungkapkan, dirinya sangat menjaga sektor ini karena dampaknya sangat besar. Pariwisata harus ditingkatkan karena menjadi sumber utama pendapatan, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan daya saing daerah. “Sebagai daerah berkontribusi sangat besar terhadap devisa dari sektor pariwisata sekitar 44%/ Menurut saya sudah sepantasnya ada keberpihakan dan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dibalik pesatnya pariwisata Bali, Gubernur Bali du periode ini tak menutup mata terhadap berbagai persoalan dihadapi, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi akomodasi wisata, peningkatan volume sampah dan tekanan pada ekosistem lingkungan, ancaman krisis air bersih, kemacetan parah, dominasi pelaku usaha asing yang mengurangi peluang local, ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya migrasi penduduk, minimnya infrastruktur transportasi public, dampak budaya asing, serta menjamurnya usaha ilegal seperti penyewaan motor dan toko roti oleh WNA. ”Masalah ini nyata, tapi tidak bisa langsung disimpulkan sebagai over tourism. Luas Bali jauh lebih besar dari Singapura. Yang terjadi adalah perilaku wisatawan yang tidak tertib. Dari 6,4 juta wisatawan, mungkin tidak ada sampai seribu yang bermasalah, tapi dampaknya besar bagi citra Bali,” tegasnya.
Terkait langkah penanganan dan rencana strategis, Gubernur Koster mengaku telah melakukan berbagai penertiban, termasuk deportasi terhadap ratusan wisatawan pelanggar aturan. Namun penertiban dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan kontraproduktif dalam pemulihan pariwisata
Turut hadir pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI diantaranya Chusnunia Chalim, Beniyanto, Banyu Biru Djarot, Marcel Oehmke, Taufan Pratama Zasya, Izzuddin Al Qassam, Jamal Mirdad, Rico Sia, Erna Sari Dewi, Muhammad Hatta, Achmad Daeng Sere, Muh Zulfikar Suhardi, Bane Raja Manalu, dan didampingi jajaran Sekretariat Komisi VII DPR RI. Serta tampak pula mengundang pimpinan asosiasi usaha pariwisata, perwakilan bupati dan wali kota se-Bali, Direktur KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali, serta jajaran Pimpinan PD terkait. (fkb/pas)