Tim KemenPAN RB Evaluasi AKIP Badung, Angka Kemiskinan Ekstrem Nol
FORUMKeadilanbali.com – Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemkab Badung 2024 dievaluasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) melalui in-depth interview (zoom) di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (19/6).
Wakil Bupati (Wabup0 Badung I Ketut Suiasa mengatakan tema evaluasi AKIP tahun ini mengusung tentang entaskan kemiskinan. Kebijakan ini merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Jokowi. Dijelaskan, perkembangan jumlah penduduk miskin di Badung menunjukkan tren penurunan. Tahun 2023 sebanyak 17.010 jiwa penduduk miskin. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan penduduk miskin dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Dia menjelaskan angka kemiskinan ekstrem di Badung tahun 2024 sesuai data BPS Badung dan surat dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 26 Februari 2024 menunjukkan angka 0. Artinya tidak ada kemiskinan ekstrem di Badung. “Persentase penduduk miskin di Badung tahun 2023 yaitu 2,30%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,53%. Kemiskinan ekstrim melampaui target nasional ditargetkan tuntas 2024, namun Badung sudah tuntas di 2023,” jelasnya.
Suiasa menyampaikan sesuai surat Kemendagri, Pemkab Badung telah melakukan upaya dan langkah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna menangani pengentasan kemiskinan. Langkah nyata dilaksanakan yaitu menambahkan anggaran pada beberapa OPD untuk melaksanakan program membantu entaskan kemiskinan. Selain itu, melakukan langkah percepatan pengentasan kemiskinan, diantaranya penyusunan rencana aksi daerah 2022-2026 guna penanggulangan kemiskinan, penyusunan rencana kerja tahunan penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data DTKS, penyusunan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan program kegiatan dan sub kegiatan hasil pemetaan di badung. ”Kami menyadari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini belum sesuai harapan bersama. Kami mohon kepada tim evaluasi, disamping melakukan evaluasi, kami harapkan dapat memberikan arahan serta pembinaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Badung,” harapnya, seraya menambahkan dengan evaluasi ini, nilai SAKIP Badung sebelumnya skor BB dapat meningkat menjadi A nilai tertinggi.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB, Hidayah Azmi Nasution didampingi Tim Evaluasi AKIP KemenPAN RB menjelaskan evaluasi AKIP merupakan proses pembinaan dan melihat sejauh mana kemajuan dan hasil pembangunan telah dilakukan pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Selain memberikan solusi bila ditemukan permasalahan yang dihadapi.
Dia mengungkapkan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. ”Kami berharap dapat memberikan pembinaan dan kontribusi yang baik bagi daerah, guna mewujudkan AKIP yang dapat memberikan dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan evaluasi tahun ini mengangkat tema “Kemiskinan” sesuai komitmen Presiden RI menginginkan kemiskinan ekstrem nol persen. “Tahun ini fokus kita mengenai kemiskinan. Namun dilakukan evaluasi di bidang lainnya seperti digitalisasi maupun inflasi,” terangnya. (pas)