FORUM Keadilan Bali – Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Arya Wibawa membuka pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, di Inna Sindhu Beach Hotel Sanur, Depasar, Selasa (12/7).
Sebagai program rencana aksi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melibatkan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Provinsi Bali diikuti pejabat administrator Pemkot Denpasar.
Wawali Arya Wibawa mengatakan, kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu etalase akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tertatanya mekanisme prosedur dan proses pengadaan barang/jasa yang kredibel menjadi cermin tata kelola pemerintahan, baik dari sisi efesiensi, efektivitas, transparansi dan keterbukaan maupun dari sisi penganggaran. ”Pertama yang dilakukan penguatan SDM pengadaan saat ini dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, sebagai komitmen meningkatkan kompetensi aparatur,” ujarnya.
Lebih lanjut Arya Wibawa mengungkapkan, secara khusus penguatan diberikan bagi pejabat administrator dengan harapan dapat kompeten dalam mengendalikan kontrak pengadaan selaku salah satu pelaku pengadaan bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatan ini sebagai program rencana aksi dan tercatat dan dilaporkan, nantinya akan di evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. ”Saya sampaikan agar dipahami semua ASN Pemkot Denpasar, apapun bentuk dan jenis pelatihan jangan dianggap formalitas belaka. Tetapi harus pada esensi untuk menambah pengetahuan dan kompetensi,” ujar Arya Wibawa.
Dia menjelaskan, tahun 2022 ini melalui BKPSDM fokus memfasilitasi pelatihan seluruh pejabat administrator yang belum memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa. Hal ini dilaksanakansebagai wujud korelasi terhadap pernyataan kesanggupan para ASN ketika dilantik menjadi pejabat administrator untuk melakukan pengembangan kompetensi. ”Sebagai ASN wajib memegang teguh core values berahlak dalam bekerja dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” paparnya.
Sementara Ketua DPD IAPI Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Manu menyampaikan, pengadaan barang/jasa menjadi urat nadi seluruh organisasi. Segalanya butuh pengadaan barang/ jasa, apalagi di sektor publik yakni pemerintahan dengan tuntutan trasnparansi menjadi pondasi utama dalam pengadaan barang/jasa. ”Dewasa ini pengadaan barang/jasa tidak jauh dari permasalahan klasik. Seperti proyek tersendat, sengketa kontrak. Lebih ekstrem tindak pidana korupsi, mark up, ini yang sering berseliweran,” katanya. Dia menerangkan, kompetensi integritas seperti pelaksanaan pelatihan ini menjadi hal utama yang dilaksanakan Pemkot Denpasar sebagai hal wajib bagi pejabat administrator untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Pejabat administartor sebagai ujung tombak pembangunan dalam melaksanakan visi dan misi Pemkot Denpasar. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar telah melibatkan IAPI dalam melaksanakan diklat kompetensi kepada pejabat administrator yang ada, semoga kegiatan ini memberikan manfaat, bimbingan, serta membuahkan hasil yang memuaskan yakni kelulusan seluruh peserta,” ucapnya.
Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Berlangsung dari tanggal 12-16 Juli peserta gelombang 1. Dilanjutkan tanggal 19-23 Juli 2022 gelombang 2.
