Tingkatkan Kualitas Lulusan, HIPKI Denpasar Lakukan Penataan LKP
FORUM Keadilan Bali – Untuk meningkatkan kualitas anak didik, Himpunan Penyelenggara Pembinaan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Denpasar telah melakukan penataan dan pembenahan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) terkait dengan izin atau standar kurikulum.
“Selama beberapa tahun ini kami kembali menata keberadaan LKP yang jumlahnya cukup banyak. Saat ini baru sekitar 55 LKP yang resmi masuk dalam HIPKI Denpasar. Kendala yang belum masuk HIPKI karena diharuskan berbenah, mulai dari aturan pemerintah, memperbaiki kualitas manajemen tata kelola dan kurikulum sesuai standar. Lembaga yang mau mengikuti aturan ini akan dibantu oleh pusat. Dana dari Kementerian untuk bidang ini sangat tinggi. Mereka menyeleksi lembaga-lembaga sesuai standar yang ditentukan,” ungkap menjadi ketua DPC Himpunan Penyelenggara Pembinaan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Denpasar Made Ernita Kurniawati,BBA,MBA usai pelantikan di Warmadewa College Renon Denpasar, Rabu (11/1).
HIPKI menurutnya, merupakan himpunan para penyelenggara pendidikan non formal berupa pelatihan dan kursus yang memiliki fungsi dan tugas untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan tenaga profesional dalam berbagai bidang seperti pariwisata, bahasa, komputer, kecantikan, menjahit, spa, bimbingan belajar dan lain-lain.
Pelantikan Pengurus HIPKI Kota Denpasar dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama. Selain pelantikan pengurus HIPKI, pada kesempatan tersebut juga digelar diskusi talkshow untuk meningkatkan wawasan para anggota HIPKI.
Melalui kepengurusan baru ini, ia berharap masing-masing bidang mengaktifkan program kerjanya sehingga HIPKI dapat berkiprah dalam mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan manusia dan memberikan kompetensi untuk masyarakat lokal. Program kerja ini diharapkan dapat merangkul dan mengaktifkan anggota HIPKI Denpasar untuk bersama-sama membangun Denpasar melalui jalur pendidikan non formal.
Ia mengakui masih ada lembaga kursus di Denpasar yang belum mengikuti aturan pemerintah, izinnya sudah berakhir, tidak sesuai standar seperti kurikulum. Awalnya mereka buka lembaga kursus kebanyakan karena pengalaman. Bagaimana menyusun kurikulumnya, RPP-nya itu tidak disiapkan. Padahal pendidikan tidak hanya murni bisa dari pengalaman saja. Pengalaman memang penting tapi landasan pendidikan harus dipahami,” jelas Ernita.
Ditambahkan sekarang sudah ada UU untuk revitalisasi pendidikan. Lembaga kursus tidak hanya dibina Kementerian Pendidikan tapi juga lintas kementerian. Salah satunya kartu prakerja. Untuk kartu prakerja 2023 tidak lagi online dan tahun ini bisa tatap muka. Menurutnya ini menjadi peluang yang luar biasa untuk lembaga kursus.
Terkait minat masyarakat terhadap lembaga kursus dan pelatihan, ia menilai masih tetap stabil dan cukup tinggi, terbukti lembaga kursus tetap eksis. Ia menambahkan selalu mengadakan pertemuan tiap bulan, dan diselingi dengan edukasi dan diskusi talkshow. Beberapa kali pihaknya juga telah mengundang narasumber lokal dan nasional. *rah