Wabup Suiasa Pimpin Rakor TKPK Target 2023 Kemiskinan Ekstrem di Badung Nol

Wabup Suiasa Pimpin Rakor TKPK Target 2023 Kemiskinan Ekstrem di Badung Nol

Wabup Suiasa Pimpin Rakor TKPK Target 2023 Kemiskinan Ekstrem di Badung Nol

FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung turun menjadi nol persen.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa Wakil selaku Ketua TKPK Badung di sela-sela memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK membahas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Badung di ruang pertemuan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Rabu (28/9) mengatakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Badung, angka kemiskinan ekstrem di Badung saat ini 310 orang (0,04%).

Setelah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan khususnya TKPK juga dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), untuk keluarga miskin ekstrem optimis terselesaikan di tahun 2023. Sehingga kemiskinan ekstrem di Badung menjadi nol. ”Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan arahan Presiden untuk Indonesia bisa menekan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen tahun 2024,” kata Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa mengungkapkan kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan perkapita per hari Rp11.941 atau Rp358.233 per kapita per bulan. Menurutnya langkah yang akan diambil entaskan kemiskinan ekstrem ini, dengan pola penganggaran dari empat sumber anggaran yaitu alokasi dari dana pusat, dana APBD, dana desa dan dari Forum TJSP. Di desa diwajibkan penganggarannya minimal 30 persen untuk program entasan kemiskinan di desa. ”Kita kolaborasi dengan pihak swasta  Forum TJSP sekarang sudah berbadan hukum berupa yayasan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bupati Tamba Letakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PHDI Jembrana

Lebih lanjut Wabup Suiasa menyampaikan pihaknya mewajibkan semua OPD membuat program penanganan kemiskinan dalam pelaksanaannya agar berkorelasi langsung dengan penanganan stunting.

Tidak hanya memfokuskan entaskan kemiskinan ekstrem, sampai anggaran APBD 2024 akan meminimalisir untuk keluarga miskin yang masih tersisa, dengan target penurunan kemiskinan di Badung mendekati nol persen. Sekarang ini masuk data penduduk miskin di Badung di angka 2,62 persen. Ini akan menjadi sasaran kita di anggaran 2023 dan 2024, sehingga dapat ditekan menjadi nol koma. ”Kami optimis kondisi ekonomi dan normalitas kehidupan masyarakat sudah baik, dengan harapan tidak terjadi kebencanaan sifatnya kesehatan dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan termasuk inflasi dapat kita tekan,” harapnya.

Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Pimpinan OPD, Forum TJSP serta Forum Perbekel dan Lurah.

Shares: