Wabup Suiasa Terima Entry Meeting BPKP RI Perwakilan Bali
FORUMKEADILANBali.com – Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menerima entry meeting tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Bali dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila melakukan evaluasi terkait perencanaan dan penganggaran Pemkab Badung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Nayaka I Puspem Badung, Selasa (21/1/2025.)
Suiasa mengatakan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Badung antara BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Pemkab Badung untuk sinkronisasi kebijakan dan program Pemkab Badung dengan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi ini menjadi penting karena Presiden Prabowo Subianto memiliki visi dan program harus tuntas dilaksanakan dalam lima tahun kedepan. Begitu juga daerah menetapkan programnya, maka penting dilakukan sinkronisasi menuntaskan apa yang menjadi program nasional. Sebab, sejak awal sudah dilakukan evaluasi hasilnya akan dijadikan pedoman bersama. ”Kita senang dan bersyukur karena di awal sudah dilakukan evaluasi,’’ katanya.
Suiasa mengatakan, pihaknya sejak awal bisa melakukan sinkronisasi dan membangun sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sendiri. Terlebih pemerintah pusat memiliki program strategis membutuhkan anggaran besar, organisasi besar serta sumber daya manusia besar dengan sistem sangat komplek. Seperti program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan pola mendasar dan sistematis harus didukung Pemkab Badung.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Heru Tarsila, mengatakan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto kepada BPKP Pusat, BPKP Pusat sudah melakukan evaluasi terhadap draf RPJMN tahun 2025, maka terhadap hal sama BPKP perwakilan Provinsi Bali diberi tugas melaksanakan evaluasi di level provinsi, kabupaten/kota seluruhnya tanpa ada mengambil sampling. Terkait teknis pelaksanaannya lebih banyak berdiskusi dengan Bappeda dan Inspektorat. ”Berharap nanti dengan adanya evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah dapat meminimalisir terjadi sinkronisasi antara program RPJMN dengan RPJMD, seperti program bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting dan pariwisata. Di samping program lain harus dipastikan mendapatkan hasil maksimal dengan melaksanakan koordinasi intensif antara BPKP dengan Pemerintah Daerah beserta OPD terkait,” ujarnya. (pas)