
: (Foto : fkb/humas)
Wagub Giri Prasta Hadiri Peresmian Gedung InaTEWS Bali
BADUNG, FORUMKEADILANBali.com – Gedung Sistem Operasional InaTeWS Bali Kantor BMKG Wilayah III Denpasar diresmikan, Sabtu (14/6/2025) dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
Gedung Sistem Operasional InaTEWS Bali merupakan bagian dari proyek nasional Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) dijalankan BMKG dengan dukungan dari World Bank. Gedung ini berfungsi sebagai backup command center untuk penanganan gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi setelah Gedung Sistem Operasional InaTEWS Jakarta.
Giri Prasta menyampaikan apresiasinya atas pembangunan pusat informasi kebencanaan tersebut. Ia berharap adanya Gedung Sistem Operasional InaTEWS Bali, informasi kebencanaan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan efektif. ’’Semoga hal ini bisa memberikan sentuhan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Bali,” ujarnya.
Giri Prasta meminta kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana alam terus ditingkatkan. Edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana, menurutnya, harus dilakukan sejak dini, bahkan dimulai dari usia sekolah. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
Ia menginstruksikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali beserta seluruh Kalaksa BPBD kabupaten/kota selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait peringatan dini kebencanaan. Ia menekankan pentingnya sistem yang memungkinkan informasi kebencanaan dapat langsung diterima melalui gawai (telepon pintar) masyarakat.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan pembangunan gedung tersebut sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami yang mungkin terjadi. ’’BNPB akan berada di hilir. Setelah gedung ini resmi dibangun, akan dilanjutkan dengan pembangunan command center di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Sementara Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan tujuan utama BMKG memastikan informasi kebencanaan dapat diterima sedini mungkin oleh masyarakat, termasuk para petani dan nelayan. Menurutnya, dengan informasi tersebut, mereka dapat mengurangi risiko kerugian akibat bencana serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. (fkb/pas)