: (Foto : fkb/hums)
Wagub Giri Prasta Harap PPKHI Aktif Berikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta berharap Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Provinsi Bali aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Wagub Giri Prasta disela-sela membuka Musyawarah Daerah (Musda) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Provinsi Bali 2025 di B Hotel Denpasar, Jumat (23/5/2025).
Wagub Giri Prasta menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musda tersebut. Ia menilai PPKHI memiliki kekhususan dibandingkan dengan organisasi advokat dan penasihat hukum lainnya, terutama dalam hal pembinaan serta penyebaran wawasan terkait peraturan-peraturan hukum yang baru. ”Memberikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat merupakan perbuatan sangat mulia sesuai amanat sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” ujarnya.
Mantan Bupati Badung du periode ini menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. ”Kami sudah terapkan di Bali bagaimana semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi yang beda jangan kita paksakan untuk menjadi sama, dan yang sudah sama jangan kita bedakan,” kata Giri Prasta.
Ia menambahkan keadilan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat. Berharap PPKHI Bali dapat mengambil peran aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama kepada mereka kurang mampu dalam menghadapi proses hukum dari awal hingga akhir perkara. ”Di Bali sudah ada Perda No. 2 Tahun 2020 mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” ucapnya.
Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi Bali tengah mendorong penyelesaian perkara hukum melalui pendekatan adat, dengan mendirikan Bale Kertha Adhyaksa di berbagai desa adat bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. ”Kita sudah meresmikan Bale Kertha Adhyaksa di setiap kabupaten/kota, tinggal kurang di 3 kabupaten saja. Sehingga nantinya banyak hal yang bisa diselesaikan secara adat dan tidak harus ke pengadilan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN PPKHI, Decky Wijaya mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur Bali dalam pembukaan Musda. Ia menegaskan komitmen PPKHI mendukung program-program Pemerintah terutama dalam hal penegakan hukum. (fkb/pas)