Wali Kota Denpasar Jaya Negara Dorong UMKM Masuk E-Katalog
FORUM Keadilan Bali – Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk dalam E-Katalog local untuk pemberdayaan pelaku UMKM dalam meningkatkan produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Jaya Negara, saat mengikuti acara City Leader Community Kompas Collaboration Forum (KCF) Wali Kota tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kebun Raya Bogor, Sabtu (3/09). Sebelum dilakukan diskusi didahului dengan olah raga jalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor.
Kompas Collaboration Forum Sinergi Apeksi membahas optimalisasi pemanfaatan produk lokal dalam pemulihan ekonomi dan antisipasi resesi. Salah satu upaya didorong pemanfaatan e-katalog bagi pelaku UMKM.
Hadir sebagai pembicara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Wali Kota Jaya Negara mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan jumlah UMKM Denpasar terdaftar pada etalase di e-Katalog. Penggunaan e-katalog bagi UMKM berpeluang meningkatkan pendapatan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. ”Salah satu terobosan membangkitkan dan memajukan UMKM lokal mengajak masuk e-Katalog Kota Denpasar. Meminta pimpinan OPD proaktif memfasilitasi pelaku UMKM yang akan masuk dalam e-Katalog,” ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan optimalisasi pemanfaatan pembelian melalui e-katalog, supply side dari UMKM harus dibina guna meningkatkan produknya. ”Demand cukup besar dari pemerintah, UMKM menyediakan produknya di e-katalog terus dibina untuk menghasilkan produk berkualitas,” kata Bima Arya.
Mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog, Ketua LKPP, Azwar Anas mengatakan e-katalog merupakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Target pembelian produk dalam negeri belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2022 Rp400 triliun. Nilai belanja ini akan mendongkrak sekitar 1,7 persen pertumbuhan ekonomi nasional. ”Saua harapkan percepatan P3DN seluruh wali kota/kepala daerah dapat mendorong UMKM di wilayahnya untuk mendaftarkan diri di e-katalog dan membeli produk mereka,” harapnya.