: (Foto ; fkb/humas)
Walikota Jaya Negara Audiensi Bersama Kepala Staf Kepresidenan, Bahas Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Daerah
JAKARTA, FORUMKEADILANBali.com – Sebagai langkah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memenuhi undangan audiensi Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI (Purn) A.M Putranto, di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).
Hadir bersama Walikota Denpasar, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Walikota Surabaya Eri Cahyadi, dan Dewan Pengurus APEKSI 2025-2030 Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana.
Selain itu, hadir pimpinan daerah tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah lainnya seperti dari APPSI (Pemerintah Provinsi) APKASI (Pemerintah Kabupaten), ADPSI (DPRD Provinsi), ADKASI (DPRD Kabupaten) dan ADEKSI (DPRD Kota).
Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, dilanjutkan pemaparan dan tanggapan dari para kepala daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI mengatakan, begitu krusialnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. ”Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain kolaborasi ini guna meningkatkan efektivitas otonomi daerah, pengelolaan pembangunan, dan implementasi berbagai kebijakan strategis mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jaya Negara.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI (Purn) A.M Putranto dalam arahannya mengatakan, pertemuan ini bagian dari silaturahmi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. ”Tugas kami dalam forum ini menyampaikan langsung kepada rekan-rekan pimpinan daerah yang hadir terkait pembahasan isu strategis, seperti program-program pemerintah telah berjalan diantara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain pemaparan evaluasi terkait program pemerintah lainnya dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” katanya.
Dia mengungkapkan peserta yang hadir ini bisa mensinergikan program yang ada melalui forum asosiasi. Pelaksanaan kemandirian daerah melalui otonomi daerah mencarikan solusi dari permasalahan dan hambatan yang ada ditengah masyarakat. ”Semoga forum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara,” terangnya. (pas)