JAKARTA, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama Pemerintah Provinsi Bali dan 8 Kabupaten di Bali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Digitalisasi Bansos diselenggarakan Kementrian Dalam Negeri RI di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan dilaksanakan guna mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dihadiri Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menjelaskan Kemendagri memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten/kota. Langkah ini disiapkan sebagai fondasi menuju penerapan Government Technology (GovTech) secara nasional. Piloting digitalisasi bantuan sosial ini sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi. ”Ini sebetulnya ide dari Beliau dalam perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten kota,” ujar Tito.
Menurutnya, perluasan program itu menjadi langkah awal dalam penyusunan peta jalan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech. Keberhasilan implementasi di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi sistem digitalisasi bantuan sosial ke daerah lain. Pemerintah menargetkan implementasi program digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota sebagai tahap awal sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ini cikal bakal juga roadmap menuju ke Government Technology, GovTech. Bahkan beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. ”Saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain,” kata Tito.
Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa berkomitmen Pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh program digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Digitalisasi bukan hanya mengubah cara penyaluran bantuan, tetapi memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan akuntabel. Untuk itu, Kota Denpasar siap menjadi daerah mendukung implementasi pemerintah digital. ”Kami memandang digitalisasi bansos sebagai fondasi menuju pelayanan publik lebih modern dan berbasis data,” ucapnya. (pas)