DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI yang digelar serentak secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Kamis (12/2/2026).
Entry Meeting tersebut merupakan penanda awal dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI. Tampak hadir Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) BPK RI Laode Nusriadi, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi menjelaskan Entery Meeting untuk memastikan bagaimama APBD memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan BPK mermartabat dan bermanfaat. Sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Entry Meeting kita harapkan dapat menjadi wahana kolaborasi mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan kewajiban tahunan untuk menilai kinerja kuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini memberikan kesimpulan atas hasil review SPI dan mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini. “Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” kata Satria Perwira.
Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menekankan tantangan laporan keuangan dan akuntabilitas kedepan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat akan transparansi keuangan mewajibkan seluruh aparatur pemerintah bekerja baik dan benar.
Arya Wibawa mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar senantiasa mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD tahun 2025. Hal ini wujud nyata pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. “Kami berharap dalam proses pemeriksaan, seluruh organisasi perangkat daerah agar memberikan dukungan, baik data maupun dokumen pendukung, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancer,’’ harapnya.
Ia berhapar Kota Denpasar dapat kembali mempertahankan opini WTP, namun kualitasnya wajib terus meningkat dan memberikan kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat. (pas)