Wawali Arya Wibawa : Momentum Perluasan Digitalisasi, Optimalisasi Pendapatan Daerah
FORUM Keadilan Bali – Pemkot Denpasat terus menggenjot upaya perluasan digitaliasi daerah di Kota Denpasar. Hal ini tantangan pembangunan daerah semakin kompleks membuat daerah wajib berinovasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Demikian diungkapkan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Denpasar 2022 di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa (4/10).
Turut hadir Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali I Gusti Ayu Diah Utari, Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali I Nyoman Sumenaya, OJK RI Perwakilan Bali, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.
Wawali Arya Wibawa mengatakan keberadaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Kota Denpasar merupakan upaya berkelanjutan dalam percepatan dan peluasan digitalisasi daerah dan elektronifikasi transaksi Pemda. Diharapkan mampu mendukung sekaligus mendorong inovasi percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemda, pengintegrasian ekonomi serta keuangan digital di Kota Denpasar.
”Tim P2DD merupakan wadah sinergi dan kolaborasi antar instansi dan stakeholder dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi transaksi belanja dan pendapatan daerah. Di samping pembayaran di masyarakat secara non tunai berbasis digital. Hal ini menjadi momentum menggenjot perluasan dan digitalisasi daerah di Kota Denpasar,” ujar Arya Wibawa.
Arya Wibawa menyampaikan tahap awal telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar mendukung kegiatan digitalisasi daerah dari sektor belanja daerah adalah SP2D online. Sedangkan pendapatan pajak dan retribusi diterapkan pembayaran lewat aplikasi Pajak Digital (Pagi Denpasar) melalui kanal digital QRIS, Virtual Account (VA), Payment of Sales (POS), Tapping Box, E-Commerce dan Transfer melalui M-Banking. Inovasi tersebut telah berjalan dengan baik dan akan terus dioptimalkan guna mendukung digitalisasi di Kota Denpasar secara menyeluruh.
Arya Wibawa menambahkan, tahun 2022 sesuai dengan road map atau rencana aksi sudah tersusun sebagaimana kegiatan TP2DD dan Indeks Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), salah satunya integrasi Pagi Denpasar dengan Pro Denpasar plus. Sosialisasi ke masyarakat terus kami optimalkan, diiringi penyempurnaan aplikasi. Diharapkan kemudahan pembayaran meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan stabilitas fiskal daerah. ”Semoga kolaborasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan demi terwujudnya digitalisasi pajak dan retribusi daerah menuju Denpasar Maju,” ungkapnya.
Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali I Gusti Ayu Diah Utari mengatakan, pelaksanaan High Level Meeting TP2DD untuk mengeveluasi pelaksanaan inovasi dan upaya dalam mendukung oprimalisasi digitalisasi daerah. ”Kami apresiasi Pemkot Denpasar karena lebih cepat akselerasi mendukung percepatan perluasan dan digitalisasi daerah,” katanya.
Diah Utari menjelaskan, berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), Pemda Denpasar telah berstatus digital di mana seluruh jenis penerimaan telah mengimplementasi setidaknya satu kanal pembayaran non tunai. Di level nasional, tingkat elektronifikasi transaksi Pemerintah Kota Denpasar mengalami peningkatan dari segi skor indeks dan peringkat. ”Kota Denpasar berstatus digital dan masuk 3 besar terbaik di level Pemerintah Kota se-Indonesia. Skor IETPD Denpasar triwulan I tahun 2022 mencapai 97,9 persen, menduduki posisi ketiga nasional di bawah Kota Yogyakarta dan Surakarta,” ucapnya.
Diah Utari mengungkapkan persentase implementasi kanal pembayaran non tunai di Denpasar 2022 mencapai 100 persen. Sembilan jenis pajak dan 13 jenis retribusi menyediakan kanal pembayaran non tunai. ”Digitalisasi penerimaan daerah diperlukan guna meningkatkan PAD, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Mendorong hal tersebut diperlukan penguatan pada lima kunci championship, mulai dari komitmen, kebijakan/peraturan, infrastruktur, edukasi, dan layanan masyarakat,” pungkasnya.