Wawali Arya Wibawa Paparkan Evaluasi SAKIP Kota Denpasar Dihadapan Tim Kemenpan RB
FORUM Keailan Bali – Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan paparan tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemkot Denpasar dihadapan Tim Kemenpan RB dilaksanakan secara virtual dari Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (12/9).
Pemaparan turut disaksikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Budi Prawira bersama tim. Tampak mendampingi Wawali Arya Wibawa, Asisten Administrasi Umum Dewa Nyoman Semadi, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma, serta OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.
Wawali Arya Wibawa menjelaskan, ada empat isu strategis dihadapi Kota Denpasar dalam mewujudkan program kerja pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keempat ini telah tertuang dalam misi pembangunan Kota Denpasar untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan 16 sasaran dan 17 indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
Lebih lanjut Arya Wibawa menjelaskan, Indikator Kinerja Utama Kota diwujudkan dengan beberapa upaya dikemas dalam Cascading IKU, yakni meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, meningkatnya pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda dan menurunnya kasus kriminalitas.
Lebih lanjut Arya Wibawa menambahkan, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi pengangguran, optimalnya pemanfaatan teknologi, meningkatnya inovasi daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya pembangunan kebudayaan.
”Nilai LHE SAKIP Kota Denpasar tahun 2021 mencapai 74,57 dengan predikat BB. Hal ini membuktikan keseriusan Pemkot Denpsar terus meningkatkan capaian SAKIP serta menunjukan komitmen Pemkot Denpasar dalam efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” jelasnya.
Arya Wibawa menjelaskan, rekomendasi LHE SAKIP Kota Denpasar terus dioptimalkan dengan mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja dan dikemas langkah nyata. Review dokumen perencanaan dan penguatan komitmen pimpinan, Penjabaran, keselarasan dan keterkaitan kinerja, Kolaboratif, sinergi, crosscutting program dalam pencapaian visi-misi, monev atas pencapaian kinerja, dukungan sistem informasi dan perubahan pola pikir.
Arya Wibawa menerangkan, pelaksanaan SAKIP, Pemkot Denpasar merancang program prioritas efektif dan efisien. Diantaranya bidang pendidikan dengan pembangunan 12 ruang kelas baru SD dan 1 gedung SMP. Bidang kesehatan yakni pemeliharaan kesehatan individu, masyarakat serta pembelian obat. Terakhir bidang infrastruktur dan pengelolaan lingkungan dengan pembangunan TPS3R/TPST, perbaikan jalan, penataan kawasan Pantai Sanur, pengelolaan persampahan serta pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. ”Inovasi merupakan buah dari pelaksanaan SAKIP di Kota Denpasar. Semoga komitmen besar dan usaha besar, predikat nilai SAKIP Kota Denpasar bisa mencapai A tahun ini. Mari bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar mendukung upaya besar ini,” pinta Arya Wibawa.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Budi Prawira mengatakan, evaluasi SAKIP dan RB Kementerian PANRB tahun 2022 dapat dimaknai sebagai momentum perubahan. Sebab evaluasi dilakukan tim evaluator dari internal Kementerian PANRB terdiri dari tim gabungan unit kerja dan Inspektorat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih bersifat substantif dan holistik, bukan rekomendasi yang bersifat terlalu teknis.
Budi Prawira menuturkan, fokus evaluasi RB tahun ini banyak terkait dengan isu-isu kebijakan baru dikembangkan Kementerian PANRB. Kementerian PANRB harus menjadi role model dalam mempraktikkan kebijakan baru tersebut sebagai pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi. ”Khusus terkait SAKIP, pasca penyederhanaan birokrasi dibutuhkan penyesuaian rencana strategis (renstra). Penyesuaian renstra bisa dimulai dari unit kerja deputi untuk kemudian menjadi acuan untuk penetapan renstra Kementerian PANRB,” jelasnya.