DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi DI. Yogyakarta menjadikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah Kota Denpasar menjadi rujukan dalam pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Hal tersebut diungkapkan Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Hermawan saat melaksanakan studi tiru diterima Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Selasa (25/11/2025).
Turut mendampingi Walikota Hasto Wardoyo bersama Wawali Wawan Hermawan yakni Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala BPKAD Kota Denpasar Luh Putu Kusuma Dewi, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara, Ketua Parum Bendesa se-Kota Denpasar A.A Ketut Wirya, serta Plt. Kepala LPLPD Kota Denpasar I Nyoman Wiryana.
Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan BUKP merupakan lembaga keuangan mikro didirikan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat pedesaan dan UMKM. Dalam fungsinya, BUKP menyalurkan kredit kepada pedagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Lebih lanjut dijelaskan, selain menyalurkan kredit, BUKP juga melayani tabungan dan deposito dari masyarakat setempat. Sehingga kedepan BUKP diharapkan untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang profesional dan mampu mensejahterakan masyarakat. Ia melihat di Bali, khususnya Kota Denpasar memiliki kesamaan dalam hal kebudayaan dan geografis. ”Kami ingin sharing, tentang tata kelola LPD di Kota Denpasar, sehingga kedepan BUKP dapat terus tumbuh menjadi lembaga profesional seperti LPD,” ujarnya.
Sementara Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyambut baik kunjungan Pemerintah Kota Yogyakarta di Kota Denpasar. Pertemuan ini menjadi wahana tukar inovasi dalam membangun sinergi untuk kemajuan kedua kota, terutama LPD di Kota Denpasar dan BUKP di Yogyakarta.
Arya Wibawa mengatakan peran LPD di Kota Denpasar sangat strategis, utamanya dalam mewujudkan kemandirian desa adat. Hal ini lantaran LPD melalui peran sosialnya dapat memberikan keringan masyarakat. Seeperti halnya melaksanakan Upacara Matatah, Nyekah, Memukur, Mapetik dan lain sebagainya. Selain itu, LPD turut berkontribusi dalam pelayanan pajak serta memberikan kredit permodalan untuk UMKM. “Semoga pertemuan ini membawa kemajuan kedua kota, dan sharing inovasi LPD di Kota Denpasar diharapkan dapat saling melengkapi dalam tata kelola keuangan berbasis desa untuk kesejahteraan rakyat,” harapnya. (pas)