FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kota Denpasar menggandeng Desa Adat dan stakeholder terkait guna mengantisipasi kerawanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2024.
Paruman Bendesa Adat se-Kota Denpasar dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, anggota DPRD Kota Denpasar Putu Menala Wisnawa, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Sabha Upadesa di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Lap-lap, Sabtu (23/12).
Walikota Jaya Negara mengatakan, paruman bendesa se-Kota Denpasar merupakan ajang peningkatan komunikasi dan sinergitas berkelanjutan hingga ke tingkatan desa adat di Kota Denpasar. Hal ini mengantisipasi kerawanan perayaan Natal dan tahun baru 2024 mendatang. ”Melalui komunikasi dan sinergitas baik antar pimpinan daerah hingga pimpinan desa adat dapat meningkatkan tugas-tugas pimpinan daerah mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah,” ujarnya.
Jaya Negara menegaskan Kota Denpasar harus menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warga sehingga bisa menjadi cerminan Provinsi Bali secara keseluruhan. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas keamanan dan kenyamanan, sinergi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder penting dilkasanakan bersama. ”Rasa aman dan nyaman harus kita jaga dan ciptakan setiap saat dan setiap waktu. Sebagai langkah antisipasi merayakan Hari Natal dan tahun baru bertepatan hari keagaman umat Hindu dengan penuh suka cita. Ini menjadi tanggung jawab dan sinergitas bersama sangat dibutuhkan,” kata Jaya Negara.
Ketua MDA Kota Denpasar A.A Ketut Sudiana menjelaskan komitmen bersama dengan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 telah disepakati beberapa hari lalu. Sekarang disampaikan ke Paruman Desa Adat, untuk dilanjutkan disampaikan ke warga masyarakat setiap desa. ”Komitmen bersama dilaksanakan memetakan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal 2023,” jelasnya.
Dia berharapkan mampu membangun kordinasi bersama melakukan pengamanan, memastikan kenyamanan masyarakat. ”Semua pihak kami harapkan mampu melakukan koordinasi intensif dengan aparat TNI dan Polri melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan Trantibum berpotensi menjadi gangguan, melalui sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat),” harapnya.
Ia mengungkapkan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil RT/RW, dusun/banjar mencegah terjadinya pencurian pada rumah kosong ditinggalkan penghuninya saat berlibur terus dioptimalkan. Seluruh stakeholder diharapkan dapat memetakan potensi terjadinya bencana alam, kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi dan penanganannya. Mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru. ”Poin lain melarang penggunaan petasan perayaan yang dapat berpoteni terjadi ledakan dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan local,’’ paparnya.
