FORUMKeadilanbali.com – Guna mendukung kelancaran dan mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali yang damai dan bermartabat, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) didorong mengambil peran aktif mencegah penyebaran hoaks.
Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., dalam seminar pendidikan politik diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng di Buleleng, Senin (10/6).
Muliarta menyampaikan hoaks dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi, terutama di era digital saat ini. Ia menjelaskan hoaks dapat memicu polarisasi, perpecahan, bahkan kekerasan. Karena itu, peran OKP sangat penting memerangi hoaks dan memastikan informasi yang beredar di masyarakat informasi benar dan akurat. ”OKP memiliki potensi besar menjangkau kaum muda, merupakan pengguna media sosial paling aktif. Dengan melakukan edukasi dan literasi media kepada kaum muda, OKP dapat membantu membangun masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menerima informasi,” ujar Muliarta.
Muliarta merupakan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Wilayah Bali ini mendorong OKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, media massa, dan organisasi masyarakat sipil memerangi hoaks. ”Kita bersama-sama dapat membangun ekosistem digital sehat dan kondusif untuk Pemilu damai dan bermartabat,” ucapnya.
Muliarta mengungkapkan melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif, OKP dapat menjadi agen perubahan sekaligus mendorong transparansi dan kebenaran. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif hoaks terhadap proses demokrasi dan memastikan Pilkada Bali berlangsung dalam suasana sehat dan informatif.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., berharap pemuda berperan dan terlibat dalam kepemiluan. Peran anak muda menjadi penting agar bonus demografi dapat dirasakan manfaatnya. “Saya tantang anak muda masuk bertugas sebagai KPPS,” kata Lidartawan.
Lidartawan mendorong organisasi kepemudaan bersuara agar peserta Pemilu tidak lagi berkampanye dengan memasang baliho. ”Penggunaan baliho tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi Bali tentang pengurangan timbulan sampah plastik. Mestinya peserta pemilu sejalan dengan kebijakan pemerintahan daerah,” paparnya.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP., M.M., mengakui seminar sengaja menyasar kalangan pemuda. karang taruna, mahasiswa dan pelajar guna meningkatkan partisipasi dan animo seluruh elemen masyarakat menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak nasional tahun 2024 khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buleleng. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, khususnya menciptakan situasi kondusif, merajut dan menjalin semangat persatuan dan kesatuan bangsa. ”Kami berpesan kepada seluruh pengurus ataupun anggota ormas, LSM, OKP yang hadir agar membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati buleleng tahun 2024,” pintanya. (nom)
