BANGLI, FORUMKEADILANBali.com – Menindaklanjuti arahan tegas Bupati Bangli terkait penanganan polusi visual, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra bergerak cepat memimpin rapat koordinasi penertiban kabel jaringan telekomunikasi dan PLN yang semrawut. Rapat dilaksanakan di Ruang Krisna Setda Bangli, Senin (2/3/2026) menjadi langkah awal pembersihan kabel ilegal, rusak, maupun kadaluwarsa.
Sekda Bagus Riana Putra menyampaikan langkah ini merupakan respons langsung atas instruksi Bupati Bangli saat Rakor bersama Forkopimda dan Perbekel se-Bangli pada Februari lalu. Pembersihan kabel semrawut ini bertujuan menghilangkan kesan merusak pemandangan (polusi visual) di wilayah Kabupaten Bangli. ”Kami berharap semua provider bekerja sama melalui asosiasi, baik itu Apjatel maupun APJII, sebagai wadah koordinasi agar pengerjaannya terintegrasi dan tidak tumpang tindih,” kata Riana Putra.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosan) Bangli, I Nyoman Murditha mengungkapkan pihaknya segera menetapkan zona-zona prioritas untuk perapian jaringan. Intinya, Diskominfosan akan menentukan zona wilayah perkotaan dan jalur pariwisata yang wajib diikuti provider dan PLN untuk dirapikan. ”Kami berharap dengan koordinasi satu pintu seluruh pemilik izin jaringan di Bangli memiliki jadwal jelas mengenai kapan harus mulai bekerja dan kapan harus berkoordinasi. Denga demikian tidak menimbulkan kebingungan di lapangan,” ungkap Murditha.
Salah satu poin krusial dalam rapat tersebut adalah rencana ambisius memindahkan kabel udara ke bawah tanah, khususnya di jalur protokol. ”Sesuai arahan Bapak Bupati, kami diminta berkoordinasi lintas sektor untuk menurunkan kabel jaringan di sepanjang Jalan Ngurah Rai, mulai dari pertigaan Patung Adipura hingga depan MPP. Harapannya, kabel-kabel tersebut ditanam di bawah tanah,” imbuhnya.
Murditha mengungkapkan rencana pembangunan infrastruktur bawah tanah (seperti manhole dan handhole) akan dikaji lebih lanjut melalui survei teknis. Ia menjelaskan pembiayaan direncanakan bersumber dari asosiasi, bukan dari Pemda. Nantinya para provider akan berbagi jalur di bawah tanah tersebut.
Dukungan penuh datang dari para penyedia jasa internet dikoordinir Korwil Apjatel Bali Dody Simanjuntak dan Ketua Dewan Direksi APJII Bali, I Made Kartha Susila serta perwakilan 13 provider memiliki izin di Bangli. Dalam rapat tersebut hadir juga Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Dinas PMPTSP, Kasat Pol PP, Sekbam Bappeda Litbang dan Kabid Aset BKPAD Bangli.
Semua pihak telah sepakat berkomitmen mendukung penataan ini secara bertahap, mulai dari pusat kota, jalur wisata, hingga merambah ke wilayah kecamatan dan desa.”Kami sangat berterima kasih atas komitmen teman-teman provider. Ini upaya kolektif untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan wilayah Kabupaten Bangli,” papar Murditha. (pas)