FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi Dan UKM Bali meraih penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan pendataan KUMKM terbaik 2022.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Koperasi UKM RI Teten Masduki diterima Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina, disela-sela pembukaan Rakornas Pemanfaatan Hasil Pendataan Lengkap KUMKM 2023 di Nusa Dua, Selasa (21/11).
Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya mendorong pemanfaatan hasil pendataan lengkap koperasi dan UMKM tahun 2022 membuat kebijakan solutif dan tepat sasaran. Pendataan lengkap KUMKM 2022 menghasilkan 9,11 juta usaha di Indonesia, dengan kriteria usaha non pertanian dan menetap terdiri dari 9,09 juta UMKM dan 20.000 koperasi. ”Saya pertama menjadi menteri, saya tanya data dan ternyata belum ada. Kita harus mulai siapkan program berbasis data. Kalau tidak, akan ngawur dan program tidak akan tepat sasaran. Dari data ini kita mudah menyusun program pemberdayaan UMKM dan mengembangkan SDM baik pemerintah daerah maupun pelaku UMKM,” kata Teten Masduki.
Menkop Teten Masduki menjelaskan, data UMKM menurut wilayah sebaran banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 5,4 juta atau 59,19 persen. ”UMKM terkonsentrasi di Sumatra 2,2 juta atau 24,10 persen dan UMKM terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua 1,5 juta atau 16,71 persen,” ucapnya.
Menteri Teten Masduki menegaskan, data ini tidak bersifat final. Dia meminta Dinas Koperasi dan UKM di daerah terus mengembangkan dan memutakhirkan hasil pendataan ini. Data ini diharapkan mampu menjadi modal awal untuk mengembangkan UMKM baik jumlah dan perubahan data, terutama Dinas Koperasi dan UKM di daerah sangat dekat dengan pelaku UMKM. ”Penyusunan data tunggal dan input data dilakukan di daerah. Ini baru non pertanian dan yang menetap. Padahal UMKM terbanyak bergerak di sektor pertanian dan aquaculture. Ini keunggulan komparatif kita dibandingkan negara di dunia,” tuturnya.
Menteri Teten Masduki menekankan data ini harus dipilah dengan baik. Dari data yang ada, harus dipilah mana UMKM sifatnya ekonomi subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan UMKM dapat ditumbuhkembangkan. ”Ada bisa dikembangkan sehingga skala usahanya bisa diperbesar agar kita bisa ekspansi secara nasional atau bahkan go global. Kalau skala usahanya besar itu akan membuka lapangan kerja. Nanti mikro berkurang karena lapangan kerjanya terbuka,” ucapnya.
Menurut Menteri Teten Masduki, terciptanya usaha mikro disebabkan karena tidak terbukanya lapangan kerja formal. Hal ini harus dikurangi dengan menciptakan lapangan kerja dari UMKM. Karena sangat erat kaitannya dengan Indonesia menuju Negara Maju di 2045. ”Tantangannya 97 persen masyarakat Indonesia bekerja di level mikro. Menjadi negara maju itu diukur dari pendapatan per kapita. Saat ini kita sudah masuk negara dengan pendapatan menengah ke atas atau 4.500 dolar AS per kapita. Pada 2045 kita mungkin harus menaikkan ini agar melampaui batas minimum menjadi negara maju,” paparnya.
Dia mengungkapkan jika tidak segera mengubah kualitas lapangan kerja akan sulit bagi Indonesia menjadi negara maju. Karena itu, pemerintah terus berupaya menyiapkan lapangan kerja berkualitas melalui industrialisasi berbasis bahan baku lokal dan industrialisasi melibatkan koperasi dan UMKM.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah mengatakan, acara ini merupakan tonggak penting menandai upaya kolaboratif dalam memahami, menganalisis, dan menerjemahkan data menjadi langkah nyata menuju pertumbuhan yang berkelanjutan bagi sektor koperasi dan UMKM. ”Pendataan lengkap koperasi dan UMKM menjadi salah satu fondasi yang kokoh menyusun strategi bisnis dan pengambilan keputusan atau kebijakan bagi UMKM,” ucap Siti Azizah.
Melalui penyelenggaraan Rakornas ini, Siti Azizah berharap perangkat daerah dalam melakukan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, sekaligus berperan aktif memperbaharui atau update data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM).
Kegiatan ini dihadiri peserta dari seluruh dinas membidangi koperasi dan UKM di 34 provinsi di Indonesia dan 240 kabupaten/kota terpilih cakupan pendataan lengkap KUMKM 2022. Dalam acara tersebut, sebanyak 7 provinsi mendapatkan penghargaan pendataan KUMKM terbaik yaitu DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Sedangkan kabupaten/kota terbaik pendataan KUMKM adalah Jakarta Barat, Bone, Asahan, Padang, Banda Aceh, dan Pandeglang.
