FORUMKEADILANBali.com – Meningkatkan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi tentang membangun budaya integritas, Selasa (16/7).

sosialisasi ini disampaikan narasumber Tenaga Ahli SPI, Fachruddin Putra Jaya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Dukungan Manajemen tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta.

Putra Jaya menyampaikan korupsi terjadi karena dua hal, yaitu niat dan ketidaktahuan. Korupsi dilakukan karena niat harus ditindak tegas. Namun, korupsi terjadi karena ketidaktahuan perlu mendapat perhatian serius.

Putra Jaya mengatakan SPI diperlukan sebagai alat ukur menilai tingkat integritas suatu instansi. SPI diharapkan dapat meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem anti korupsi di kementerian/lembaga. ”SPI merupakan survei dibangun KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal, sumber eksternal, serta sumber eksper atau narasumber ahli,’ kata Putra Jaya.

Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI, Ida Asep Somara mengungkapkan Kemenkumham berkomitmen meningkatkan nilai indeks SPI dengan melakukan langkah-langkah. Pertama, mengoptimalkan pelaksanaan survei SPI diinternal Kemenkumham. Kedua, akan diterapkan pilot project nantinya dipilih beberapa satuan kerja untuk dibentuk menjadi satuan kerja paling berintegritas. Satuan kerja ini akan menjadi percontohan kepada satuan kerja lainnya. “Seluruh jajaran Kemenkumham berkomitmen meningkatkan indeks SPI. Rakor ini akan dioptimalkan pelaksanaan survei SPI serta kami akan membuat pilot project terhadap satuan kerja yang akan dibentuk menjadi satuan kerja paling berintegritas. Sehingga satuan kerja tersebut menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya,” ucap Asep. (nom)