FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara menggelar FGD kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk membangun negeri diselenggarakan di Aula A Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Selasa (26/9).
Hadir dalam kesempatan ini, Walikota Denpasar diwakili Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keuangan Negara Bali, Sudarsono dan pimpinan OPD beserta jajarannya.
Sekda Alit Wiradana mengatakan, kesediaan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Meningkatkan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah melakukan creative financing melalui kegiatan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) mengatasi permasalahan tersebut.
Lebih lanjut Sekda Alit Wiradana mengemukakan, Pemerintah Kota Denpasar saat ini tengah melakukan tiga proyek infrastruktur menggunakan skema KPBU yakni pengembangan revitalisasi alat penerangan jalan, pengembangan sistem air minum, dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. ”Selain penggunaan skema, KPBU untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta,’’ ujarnya.
Kepala Kanwil DJKN Balinusra, Sudarsono menyatakan KPBU merupakan alternatif pembiayaan non APBN/APBD dan pemerintah melalui Perpres No.38 tahun 2015 beserta seluruh peraturan turunannya. Kebijakan ini membuat kebijakan dapat menarik minat badan usaha untuk bekerja sama dengan pemerintah penyediaan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. ”KPBU merupakan alternatif pembiayaan non APBN/APBD dan pemerintah melalui Perpres No. 38/2015 beserta seluruh peraturan turunannya telah membuat kebijakan dapat menarik minat badan usaha bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur,” tuturnya.
Dia berharap melalui penyelenggaraan FGD KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk membangun negeri akan tercipta pemikiran inovatif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga semakin banyak daerah menggunakan alternatif pembiayaan KPBU.