FORUM Keadilan Bali – Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menerima audiensi Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Selasa (2/1/2024).
Selain membicarakan sejumlah isu di bidang pariwisata, pertemuan berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024.
Agung Partha Adnyana hadir bersama pimpinan asosiasi industri pariwisata tergabung dalam GIPI menyampaikan optimisme terhadap perkembangan pariwisata Bali di tahun 2024. Perekonomian Bali banyak bertumpu pada sektor pariwisata dan secara umum saat ini sudah baik. ”Saya optimis di tahun 2024 ini, tapi tetap harus berhati-hati,” ujarnya.
Dia menjelaskan pariwisata merupakan sektor rentan harus mewaspadai isu seperti dukungan infrastruktur dan situasi global masih diwarnai ketegangan.
Gus Agung menyinggung pungutan wisman mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Selain kejelasan mekanisme pemungutan, ia juga memberi masukan tentang penggunaan dana yang terkumpul. Diharapkan dana yang terkumpul nantinya dialokasikan kegiatan dampaknya dirasakan langsung wisatawan. ”Kalau di Perda, secara khusus sudah disebutkan pemanfaatannya yaitu untuk penanganan sampah dan penguatan budaya. Itu masih agak abstrak dan belum ada dampak langsung bagi wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Ia menyarankan revisi Perda hingga dapat mengakomodir peruntukan lain seperti asuransi. Dari informasi yang diperoleh dari Bali Medical Tourism Association, ada sejumlah kasus, dimana wisman tak bisa membayar biaya pengobatan ketika sakit atau mengalami kecelakaan saat liburan di Bali. ”Tdak semua wisman tercover asuransi dan bila memungkinkan, dana pungutan wisman disisihkan untuk mengcover biaya itu,” cetusnya.
Sementara Ketua ASITA Bali I Putu Winastra menyampaikan organisasi yang dipimpinnya mewadahi 400 biro perjalanan. Ia mengharapkan penataan lebih baik pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk memberi kenyamanan bagi wisatawan.
Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali I Nyoman Nuarta mengharapkan adanya penegakan hukum keberadaan guide liar.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan rasa bahagia karena bisa bertemu dengan jajaran GIPI Bali. Sepakat dengan Gus Agung, Pj. Gubernur Mahendra Jaya melihat trend positif perkembangan pariwisata Bali. Ia yakin seluruh komponen memberi perhatian serius pada sektor pariwisata karena sebagaimana diketahui Bali tak memiliki sumber daya alam berupa tambang seperti daerah lain. ”Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran GIPI Bali. Pariwisata Bali bisa tumbuh seperti ini karena peran bapak dan ibu,” ucapnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengungkapkan Pemprov Bali terus mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata, salah satunya bidang infrastruktur transportasi yaitu rencana pengembangan LRT.
Soal pungutan wisman, katanya, Pemprov mengupayakan mekanisme terbaik agar tak mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Mekanisme pemungutan, Pemprov Bali telah menetapkan tiga alternatif. Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov memfasilitasi pembayaran di bandara. ”Alternatif ketiga akan kita intensifkan pembayaran dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap. Pelaksanaannya akan terus kita lakukan evaluasi,” pungkasnya.