KLUNGKUNG, FORUMKEADILANBali.com – Bupati Klungkung I Made Satria membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Klungkung 2027 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyelaraskan program, serta menetapkan lokasi dan target kinerja pembangunan tahun 2027.
Musrenbang turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom, perwakilan Forkopimda Kabupaten Klungkung, para staf ahli dan asisten bupati, pimpinan perangkat daerah, serta melibatkan unsur akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan kelompok rentan.
Bupati Satria menegaskan laju pertumbuhan ekonomi Klungkung masih belum optimal, yakni di bawah 6 persen dan masih bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri pengolahan dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru.
Bupati Satria menyoroti kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Klungkung masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Bali. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada pada peringkat ketujuh. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kompetensi tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, menjadi prioritas penting.
Pada sektor pariwisata, Bupati Satria mengungkapkan karakter kunjungan wisatawan ke Klungkung masih didominasi pola one day trip. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, permasalahan sampah, serta minimnya atraksi wisata. Ke depan, pengembangan pariwisata diarahkan pada penguatan atraksi berbasis budaya, seni, adat dan ekonomi lokal guna meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih mendalam.
Ia menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Klungkung. Kondisi ini dipengaruhi rendahnya kompetensi tenaga kerja, dominasi pekerjaan di sektor informal, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah dinilai masih terbatas, dengan belanja yang didominasi untuk kebutuhan operasional. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus didorong melalui inovasi, penggalian potensi baru, serta langkah-langkah pencegahan kebocoran pendapatan.
Dalam upaya percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi, Bupati Satria menekankan pentingnya pemanfaatan skema pembiayaan alternatif. ”Mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang memiliki potensi keekonomian, saya minta agar dipersiapkan pelaksanaan pembiayaan pembangunan alternatif. Lakukan pengkajian secara matang, terutama terkait manfaat ekonomi yang dihasilkan. Ke depan, pembiayaan alternatif diharapkan menjadi andalan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya. (pas)