BADUNG, FORUMKEADILANBali.com – Ketua Forum Puspa Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta menegaskan peran orang tua menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Badung, Jumat (27/3/2026).
Ia menekankan anak merupakan aset masa depan wajib mendapatkan perlindungan dan perhatian, tidak hanya secara materi, tetapi secara emosional. ”Perhatian yang dibutuhkan anak bukan hanya berupa pemberian segala sesuatu yang berbentuk materi, sementara ibu dan bapak hanya sibuk bekerja,” sebutnya.
Menurutnya, kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat memicu berbagai persoalan, termasuk meningkatnya risiko anak menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. ”Kekerasan jangan hanya dipahami dalam bentuk fisik, bisa juga berupa perkataan kasar,” ungkapnya.
Ny. Seniasih Giri Prasta menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Salah satu indikator yang mengkhawatirkan adanya kasus bunuh diri melibatkan anak-anak. Selain itu, pernikahan anak di bawah umur dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap anak karena kondisi fisik dan mental yang belum siap. ”Alat reproduksi mereka belum siap, ini juga bisa masuk kategori kekerasan terhadap anak. Ini harus dicegah,” cetusnya.
Sebagai langkah pencegahan, Ny. Seniasih Giri Prasta mengajak orang tua memberikan edukasi sejak dini kepada anak, termasuk pemahaman mengenai batasan tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Ny. Seniasih Giri Prasta menegaskan komitmen Forum Puspa terus mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak di seluruh wilayah.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Badung, I Dewa Nyoman Suarteja menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan capaian kategori Nindya dalam penilaian KLA. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari sub kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor. (fkb/pas)