FORUMKeadilanbali.com – Anggota Dewan Pers, A. Sapto Anggoro memberikan masukan dalam rapat UNESCO (United Nation Educational, Sciencetific, and Cultural Organization) tentang Tata Kelola Platform Digital pada 19 Juni 2024 di Dubrovnik, Kroasia. Masukan itu terkait pasal yang dinilai bermasalah dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diinisiasi DPR.
Sapto menyampaikan hal itu dalam rapat kelompok kerja regulasi (regulatory body) di forum tertutup dimoderatori Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO. Menurutnya, Indonesia saat ini dalam situasi berbahaya. ”Parlemen sempat mengusulkan soal pelarangan penyiaran eksklusuf jurnalisme investigasi yang dituangkan dalam draf RUU Penyiaran. Meski pembahasan draf itu dinyatakan ditunda tapi bukan dibatalkan,” tuturnya.
Sapto mengaku khawatir akan menjadi masalah ke depan pasca pemilihan presiden yang akan berganti kepemimpinan pada Oktober nanti. Ia berpendapat itu berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia dan selayaknya semua peduli dan memberi perhatian. Dewan Pers bersama konstituen sudah menolak hal itu. ”Saya rasa ini perlu perhatian dunia,” kilahnya.
Pertemuan di Kroasia bertajuk ”Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements” itu dihadiri para badan regulator media dunia. Pembahasan meliputi media sosial, digital platform, pers, dan lain-lain dalam konteks pengaturan serta pengawasannya.
Sapto menyatakan isu disampaikan bukan menanggapi pembicara lain, tapi berbagi informasi tentang situasi di Indonesia. Di tengah masalah itu, kata dia, Menkominfo sudah melontarkan gagasan dengan akan membuat Dewan Media Sosial yang belum jelas bentuknya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan, di satu sisi platform media sosial sudah membuat pusing pemerintah.
Delegasi Indonesia ke UNESCO kali ini dikoordinasi UNESCO Indonesia. Selain Dewan Pers ada dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipimpin ketuanya Rahmad Bagja, Koalisi Damai gabungan dari beberapa CSO (chief security officer), termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia.
Ketua Koalisi Damai, Wijayanto, SIP., M.Si., PhD., yang juga Wakil Rektor Universitas Diponegoro memimpin koalisi. Sedangkan dari Mafindo dihadiri Setiaji Eko Nugroho dan Ecpat oleh Oviani Fathul Jannah.
Rahmat Bagja menjadi pembicara hari pertama diskusi menyampaikan pengalamannya mengawasi dan mengelola pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung baik. Karena kolaborasinya dengan Koalisi Damai aktif memberikan masukan mengenai pengelolaan isu media dan pendekatannya. ”Guideline telah disusun UNESCO dan diterjemahkan kawan-kawan Koalisi Damai sangat membantu pelaksanaan dan eksekusi Bawaslu pada Pilpres 2024,” kata Rahmat.
Wijayanto mewakili Koalisi Damai cukup aktif melakukan diskusi di UNESCO. Selain sebagai pembicara resmi, dia juga terlibat aktif dalam kelompok-kelompok ahli selama diskusi berlangsung. Dia menyampaikan perkembangan mengenai pelaksanaan Pilpres 2024.
Wakil Rektor Undip yang juga dosen politik dengan disertasi tentang media Kompas ini menyampaikan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024 dalam konteks komunikasi dan damai, dalam arti memperkecil potensi konflik.
Kunci sukses itu, menurut Wijayanto, kolaborasi dengan Bawaslu dan Komisi Pemilu Indonesia, memonitor ruang publik terutama yang digital, membangun dialog dengan partai-partai peserta pemilu dan lain-lain. ”Kami meminta mereka, pemimpin partai menandatangani Pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil,” tutur Wijayanto seraya menambahkan Pilpres telah menghasilkan sosok suka joget berpasangan dengan anak muda.
