FORUM Keadilan Bali – Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (7/2).
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A Diah Utari memaparkan di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.
Diah Utari menyampaikan mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi. Sub sektor perikanan termasuk sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi. Namun, pertumbuhan kredit sub sektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR). Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. ”Daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit lebih tinggi dibandingkan daerah non pariwisata,’’ katanya.
Lebih lanjut Diah Utari mengatakan kestabilan harga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi mensejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek. Namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.
Dia mengungkapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. Karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali.
Hal senada disampaikan I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Kepala Bappeda Provinsi Bali. Ia menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antar wilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu bali sehat dan pintar, Bali produktif, Bali Smart Island, Bali hijau, Bali terintegrasi, Bali kondusif dan berintegritas. Sinergi antar pemangku kepentingan melalui informasi tentang KPw BI Provinsi Bali: Telp. (0361) 248982 – 89, e-mail: KPwBali-UK@bi.go.idPIKBS dapat menjadi sarana mewujudkan transformasi tersebut dengan menggali potensi investasi yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota di Bali.
Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif.
Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antar negara. Ekosistem digital sudah berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor.
Fitria menjelaskan transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan perluasan akseptasi pembayaran digital. Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya UMKM. Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS antarnegara nasional. Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan Thailand. Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional.
Fitria menambahkan pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Upaya sedang dilakukan saat ini menyiapkan pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi. Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.
