FORUM Keadilan Bali – Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mengadakan Forum Kelitbangan Kabupaten Badung dengan tema “Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (10/3).
Forum Kelitbangan dibuka Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Anggota DPRD Badung I Gusti Ngurah Shaskara, Forkopimda, pimpinan Perangkat Daerah serta Perbekel/Lurah se-Badung.
Sekda Adi Arnawa atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan mendukung terlaksananya Forum Kelitbangan tahun ini. Melalui tema yang diangkat diharapkan semua perangkat daerah yang didalamnya ASN tidak ada kekhawatiran terutama mengeksekusi program kegiatan berbasis anggaran.
Sekda Adi Arnawa mengungkapkan tidak ada artinya kalau kondisi fiskal baik, tapi ketika mengeksekusi ada keraguan. ”Kita hadirkan narasumber kompeten dari Kemendagri memberikan kepada kita semua agar tata kelola keuangan, termasuk langkah harus dilakukan percepatan dari sisi belanja maupun pendapatan,” terangnya.
Adi Arnawa menyampaikan pihaknya mendukung dan mendorong kegiatan seperti ini terus dilanjutkan. Tidak hanya segmennya kepada pimpinan perangkat daerah, namun semua termasuk bendahara dilibatkan guna menumbuhkan percaya diri. Apa menjadi target tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
Sementara Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni selaku narasumber sangat mengapresiasi Pemkab Badung melaksanakan kegiatan Forum Kelitbangan. Forum Kelitbangan dinilai sangat baik karena melibatkan seluruh OPD, stakeholder termasuk perguruan tinggi, camat dan lurah diikuti secara virtual. Dengan begitu seluruh masyarakat akan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dan kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan maksimal. ”Perlu dikaji, diperdalam, dipahami kembali kemudian diimplementasikan bersama-sama. Dengan pemahaman dan semangat yang sama, mudah-mudahan Badung jauh lebih hebat lagi, dan lebih maju dengan potensi begitu luar biasa,” tambahnya.
Sementara Kepala Balitbang I Wayan Suambara menyampaikan tema tersebut sengaja dipilih, karena belajar dari perjalanan tiga tahun terakhir ketika Pemkab Badung dihadapkan pada kondisi keuangan sangat kritis akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Badung kurang lebih mencapai 80 persen. Terlebih lagi keluar kebijakan pusat melakukan refocusing anggaran, sehingga berimplikasi kepada perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tersusun, berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Seiring menurunnya kasus Covid-19, kata Suambara, Badung saat ini mulai merasakan menggeliatnya sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian dan PAD mulai mengalami peningkatan. ”Kondisi ini masih kita pandang sebagai fase transisi. Untuk itu perlu dilakukan satu redesain konsep, seiring mulai meningkatnya PAD, meski belum seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19,” ujarnya.
Peningkatan keuangan daerah, lanjut Suambara, harus dikelola dengan baik dan benar. Karena semua keuangan daerah harus diimplementasikan pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. ”Bagi kami APBD salah satu instrumen untuk meningkatkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.