FORUMKEADILANBali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengajak awak media memperkuat sinergi dan kolaborasi memenuhi hak publik. Ajakan itu disampaikannya dihadapan para jurnalis hadir pada acara ngopi bareng di Halaman Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/9).
Kegiatan melibatkan pimpinan perangkat daerah Pemprov Bali, awak media cetak, elektronik, dan online ini digelar dalam suasana santai di kebun sisi timur Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Sekda Dewa Indra menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemprov Bali kepada para pewarta. ”Kita menyisihkan waktu ngopi bareng. Ini bentuk apresiasi dan penghormatan atas kebersamaan yang telah berhasil kita bangun. Acaranya sekadar ngopi bareng, tapi momentumnya mahal karena kita tak sering-sering bisa bertemu secara khusus seperti ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Sekda Dewa Indra menyampaikan kebersamaan antara jajaran Pemprov Bali dan pewarta bisa terjalin dengan baik karena adanya kesamaan tugas berkaitan kepentingan publik. ”Lembaga pemerintah melaksanakan kewajiban menjalankan berbagai program pembangunan. Sementara media melaksanakan tugasnya dalam penyebarluasan informasi. Dengan bantuan awak media, masyarakat memperoleh informasi terkait dengan rencana, kebijakan, dan program pembangunan,” terangnya.
Birokrat kelahiran Singaraja ini mencontohkan andil media dalam menyukseskan pelaksanaan program Pemprov Bali. ”Yang paling aktual relaksasi pajak. Kebijakan ini mendapat respons sangat baik, terbukti dari tingginya antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka,” ujarnya.
Menurut dia, program ini berhasil karena informasi tersampaikan hingga ke pelosok. ”Informasi ini bisa sampai ke pelosok karena berita rekan-rekan rilis dan sebarkan melalui media masing-masing,” imbuhnya sembari menyampaikan terima kasih kepada para awak media.
Selain relaksasi pajak, kata Sekda Dewa Indra, Pemprov Bali sangat terbantu penyebarluasan informasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ini berjalan sangat baik. Demikian pula Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sejauh ini terlaksana cukup baik.
Sekda Dewa Indra menyinggung keistimewaan media yang memiliki fungsi two-way traffic. Selain membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, media juga kerap mengangkat isu terkait deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan. ”Kami banyak mendapat feedback dari pemberitaan di media, saat ada program pembangunan pelaksanaannya menyimpang atau mengalami deviasi,” terangnya.
Sekda Dewa Indra meminta awak media tak segan-segan menyampaikan informasi manakala menemukan penyimpangan program pembangunan. ”Kita ngopi bareng hari ini, jangan diartikan kalau rekan media tak boleh kritis lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan tersinggung atau marah. Kami akan merespons setiap informasi yang disampaikan. Ini bagian dari cara kita dalam memperbaiki kualitas layanan publik,” tandasnya.
Pada sesi wawancara, awak media menanyakan tindak lanjut berbagai isu yang sedang berkembang, mulai dari rencana moratorium pembangunan hotel dan vila di Bali, upaya mengatasi kemacetan, hingga kasus Landak Jawa yang menyeret seorang krama Bali.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana moratorium, Sekda Dewa Indra menerangkan rencana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberadaan sawah produktif yang makin terdesak oleh bangunan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan vila. ’’Ini membutuhkan upaya bersama melakukan pengendalian. Pariwisata kita jaga pertumbuhannya, namun keberadaan sawah produktif juga harus kita pertahankan agar produksi pangan tidak turun,” jelasnya.
Berdasarkan analisis situasi, muncul wacana menata kembali ruang yang ada agar sawah produktif dapat dipertahankan. ”Kita butuh jeda waktu melakukan pemetaan dan inventarisasi ulang. Bahasa kerennya moratorium. Kalau terus berjalan tanpa ada jeda, kita tak bisa melakukan penataan ulang,” ungkapnya.
Terkait isu kemacetan, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi mengatasi persoalan tersebut. Menyangkut kasus Landak Jawa menyeret seorang krama Bali, Sekda Dewa Indra tak berkomentar banyak. Ia yakin aspirasi masyarakat yang berkembang di berbagai media akan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam memutuskan kasus ini.
Mencegah terulangnya kasus serupa, ia akan mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ke depan lebih mengintensifkan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi.
Kegiatan ngopi bareng wartawan yang digagas Sekda Dewa Indra mendapat apresiasi dari Plt. Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana. Ia menyebutkan pertemuan ini sangat membahagiakan dan mengobati rasa rindu awak media. ”Ini menandakan Pemprov Bali partner luar biasa membuka pintu selebar-lebarnya untuk masadu ajeng,” ucapnya.
Dira Arsana berharap di tengah keterbatasan anggaran, pemprov tetap bisa menjadi partner sehat bagi media yang tumbuh dan berkembang di Bali. (FKB)
