PONTIANAK, FORUMKEADILANBali.com – GREAT Institute menyoiroti Indonesia puluhan tahun terjadi ketimpangan Pembangunan dan ketergantungan enonomi nasional pada pasar global.
Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa ketika berbicara dalam ”Magang Komunikasi Pembangunan” diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat diikuti puluhan content creator muda Kalbar, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, ketimpangan pembangunan dan produktivitas yang rendah ini menjadi salah satu fokus perhatian Prabowo Subianto sejak lama, dan menjadi tema penting dalam buku ”Paradoks Pembangunan” ditulisnya tahun 2017.
Setelah berkuasa, Prabowo Subianto berusaha mengimbangi atau setidaknya menutup kekurangan pendekatan ”market-dirven economy” dengan menerapkan pendekatan ”state-driven economy”. Mulai dari kebijakan hilirisasi dan kontrol ekspor komoditas, sampai intervensi negara pada berbagai sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti pendidikan, jaminan gizi yang cukup bagi generasi muda, serta praktik perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.
”Praktik ekonomi dikendalikan pasar untuk efisiensi, inovasi, dan menarik investasi. Tapi market tidak selalu mau masuk ke hulu, sektor pangan, energi, hilirisasi mineral, atau bangun konektivitas 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan),” ujar Teguh.
Teguh menambahkan, istilah lain yang dapat digunakan pendekatan ”state-driven economy” versi Prabowo adalah ”strategic state intervention”. Dalam praktiknya, negara masuk sebagai ”first investor” dan ”risk taker” di sektor dianggap market tidak menarik. Tujuannya untuk membangun fondasi industri, ketahanan pangan, energi, dan logistik.
Dari kacamata geopolitik, dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negerir (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, pendekatan ”state-driven economy” alat tawar Indonesia kepada great powers. Indonesia ingin tampil sebagai negara dengan kemampuan ekonomi yang memadai sehingga dapat ikut menentukan agenda-agenda besar politik global. ”Ini bukan situasi di mana negara berhadap-hadapan dengan pasar. Tapi negara yang cerdas dan pasar sehat adalah formula bagi Indonesia untuk memiliki daya tahan yang memadai,” ucap Teguh. (*)