DENPASAR, FORUMKEADILANBal.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut baik peluncuran Program Jaga Desa di Provinsi Bali, yang merupakan program kolaborasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, guna mendukung pembangunan Bali yang bersih, berkelanjutan dan memastikan Bali tetap ajeg penuh dengan kedamaian.
Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan pada Wraspati, Umanis Sinta, Kamis (11/9/2025) di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali ditandai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar Bupati/Walikota se-Provinsi Bali dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali.
Gubernur Koster hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDTT RI, Ahmad Riza Patria, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H.,L.L.,M., Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo, Kepala Kajati Bali, Ketut Sumedana, Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar menyaksikan secara langsung Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Jaga Desa tersebut disambut apresiasi Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bendesa Adat beserta Perbekel se-Bali.
Mengawali acara peluncuran tersebut, Kejati Bali Ketut Sumedana mengatakan, peluncuran program Jaga Desa sangat penting dan strategis. Program ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara Kejaksaan RI, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan PDTT.
Dalam implementasinya, program Jaga Desa disebutnya memiliki aplikasi untuk mengawasi dana desa, jadi jangan macam – macam menggunakan dana Desa. Untuk itu diharapkan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumedana megatakan, pihaknya menyadari di Bali masih ada banyak konflik adat tidak terselesaikan. Sehingga ia memastikan harus ada tempat atau pola penyelesaian perkara adat di Desa. Tempat dan pola itu, ia hadirkan dengan program Bale Kertha Adhyaksa, harapannya supaya setiap masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan tidak dipungut biaya. Bale Kertha Adhyaksa juga akan dipayungi Peraturan Daerah, tujuannya untuk meminimalisir perkara – perkara perdata yang sederhana agar tidak masuk ke pengadilan. ”Kita berharap, biaya yang dikeluarkan dalam perkara tidak ada biaya, baik biaya dari masyarakat maupun biaya dari negara harus kita meminimalisir. Kehadiran Bale Kertha Adhyaksa akan menciptakan keadilan secara hakiki, karena setiap masalah yang muncul diselesaikan secara musyawarah mufakat,” tegasnya.
Sementara Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan di Provinsi Bali mendapat program sangat bagus dari Kejati Bali, yaitu pertama Bale Kertha Adhyaksa, sebagai program progresif dan inovatif dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat bersakala desa/kelurahan, serta Desa Adat dengan melaksanakan proses hukum ditingkat Desa menggunakan kearifan lokal.
Koster mengnungkapkan dampaknya akan membuat desa semakin harmoni, secara psikologis tidak ada dendam satu sama yang lain. Karena setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan beban negara dalam pembiayaan penanganan perkara akan berkurang.
Kedua, untuk program Jaga Desa, bahwa kami di Bali memiliki 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat. Sehingga di Bali sangat membutuhkan program ini, agar kekuatan unteng alam, manusia, dan kebudayaan di Bali dapat dibangun dengan penuh harmoni. Selain membangun tata titi kehidupan masyarakat Bali semakin baik, guna mewujudkan Bali semakin kondusif, menginggat Bali sebagai daerah pariwisata dunia yang sangat ditentukkan oleh faktor kenyaman, keamanan, dan kondusifitas masyarakat di Bali.
Guna mendukung program Jaga Desa, khususnya di desa adat, Koster menyatakan, di Bali sudah ada pecalang yang mendukungnya. Karena secara sosiologis, historis, dan cultural pecalang sudah tumbuh sejak berabad-abad, serta berperan secara kolektif menjaga wilayah Bali. Dengan adanya Jaga Desa, tatanan di Bali sudah sangat lengkap, baik di desa dinas atau di desa adat untuk menjaga wilayahnya. ”Kami komitmen akan menjalankan Jaga Desa dengan sebaik – baiknya bersama Bupati/Walikota, perbekel, dan bendesa adat se-Bali,’’ ucap Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini. (fkb/pas)