FORUM Keadilan Bali – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar IB Alit Wiradana menghadiri peluncuran dan Capacity Building Model Dokumen Pengadaan (MDP) kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (13/12).

Peluncuran dibuka Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi ditandai pemukulan gong. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Konsulat Jendral Australia di Surabaya, Fiona Hoggart, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP RI,  Raden Ari Widianto serta undangan lainnya.

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi mengatakan mendorong kebijakan pemerintah penerapan skema pembiayaan alternatif dalam sektor infrastruktur melalui skema kerjasama  pemerintah dengan badan usaha. Ada dua Model Dokumen Pengadaan (MDP) diterbitkan untuk penyediaan infrastruktur sektor alat penerangan jalan melalui Surat Edaran (SE) Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2022, serta penyediaan infrastruktur sektor generik melalui SE Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2022.

Hendrar Prihadi menjelaskan diterbitkannya dua model dokumen pengadaan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan KPBU bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. Mendukung prioritas kerja pemerintah sampai tahun 2024 terutama pembangunan infrastruktur dengan sinergi dan keterlibatan swasta.

Sementara Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana antusias program yang ditawarkan LKPP. Program MDP tersebut dapat mendorong pembangunan yang ada di daerah bisa dilaksanakan lebih cepat. ”Semua daerah ingin membangun cepat. Namun tantangan kemampuan keuangan daerah harus kreatif mencari alternatif pembiayaan selain dari APBD atau APBN. Terbitnya SE mempermudah regulasi mencari dana alternatif,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya akan fokus dengan SE tersebut, sehingga ke depan Kota Denpasar khususnya bisa menjadi role model penerapan skema pembiayaan alternatif. Di samping dapat dirasakan manfaatnya masyarakat.