FORUM Keadilan Bali – Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana hadiri workshop pemilihan kriteria dan sub kriteria Capital Investment Planning (CIP) Kota Denpasar selenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk tim koordinasi dan Tim Pokja NUDP (National Urban Development Project) di Hotel Artotel Sanur Kamis (30/3).
Sekda Alit Wiradana mengatakan, kegiatan ini sangat bagus karena memberikan konstribusi penting mewujudkan pembangunan lebih berkualitas. ”Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya mengucapkan terima kasih karena tim koordinasi dan tim Pokja NUDP terbentuk di Kota Denpasar bisa mengikuti workshop,” ujar Alit Wiradana.
Menurut Alit Wiradana pembangunan berkelanjutan membutuhkan analisa yang tepat terhadap kondisi daerah. Gambaran keunggulan kompetitif daerah, tantangan yang ada, arah prioritas pembangunan dan alternatif solusi komprehensif. Muaranya terwujudnya pembangunan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi Kota Denpasar dengan yakni ”Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” mewujudkan pembangunan berkomitmen berkualitas dengan membuka ruang kolaborasi dan memanfaatkan berbagai saluran yang tersedia.
Dia mengungkapkan tahun 2019 telah ditandatangani surat pernyataan minat Kota Denpasar terhadap program NUDP. Hal ini menjadikan Kota Denpasar sebagai salah satu dari lima kota pilot project pelaksanaan program NUDP bersama Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Balikpapan dan Banjarmasin. Banyak hal telah dilaksanakan melalui program NUDP. Jika dilihat kebelakang dari tahun 2014, Pemerintah Kota Denpasar berkolaborasi dengan pusat dan World Bank melalui pelaksanaan dan pendampingan program CPL (City Planning Lab). Dilanjutkan tatakelola data, baik spatial dan a-spatial berjalan beriringan dengan implementasi Perpres No. 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Dilanjutkan pelaksanaan program NUDP simultan dengan pembentukan tim koordinasi NUDP Kota Denpasar. ”Kami berharap dapat bersinergi dan memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah khususnya memberikan gambaran dan memperkaya sudut pandang penentuan prioritas pembangunan,’’ harapnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si., mengatakan peran Capital Investment Planning sangat strategis bagi pemerintah kota dalam proses perencanaan daerah. Pasalnya lebih memudahkan menentukan prioritas investasi secara komprehensif dan berbasis pada area strategis di wilayah sesuai kebutuhan tata ruang.
Dia berharap kehadiran CIP dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur lintas sektor sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kota. Selain itu, CIP juga membantu pemerintah kota dalam merencanakan pendanaan infrastruktur dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan skala besar secara multi years. Dengan program infrastruktur perkotaan, CIP diharapkan dapat mewarnai dan memberi arahan penyusunan program dan kegiatan infrastruktur prioritas pada RPJMD dan RKPD. ”Kami menilai workshop pemilihan kriteria dan sub kriteria CIP sangat strategis mendiskusikan dan menyepakati kriteria dan sub kriteria dalam program pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar,” ucap Erliani Budi Lestari.
