FORUM Keadilan Bali – Setelah mendengarkan bersama catatan strategis melalui rekomendasi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2022, Bupati Giri Prasta memberikan apresiasi atas catatan strategis yang telah disampaikan tersebut. Karena substansinya sudah merefleksikan rasa pengabdian dan tanggungjawab sangat besar untuk mengawal dan mengevaluasi program-program strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Perkenankan saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang telah mencurahkan segenap pikiran, waktu dan tenaga memberikan perhatian serius melalui masukan dan saran yang konstruktif terhadap sembilan bidang prioritas,” ujar Bupati Giri Prasta saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda Laporan Rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2022, di Ruang Utama Gosana kantor DPRD Badung, Kamis (6/4).
Bupati Giri Prasta mengatakan, rekomendasi Dewan merupakan amanat konstitusi sebagai sebuah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pihak pemerintah daerah dengan pihak DPRD. Selain itu, catatan-catatan strategis yang telah disampaikan Dewan tidak terlepas dari upaya pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19. Sehingga kebijakan strategis yang telah dirancang sebelumnya tetap dapat diwujudkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat
”Melalui kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah mencermati dan memahami makna dari substansi catatan-catatan strategis tersebut guna dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan perumusan dan pelaksanaan program atau kegiatan di tahun mendatang. Sesuai apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan apresiasi atas kinerja Bupati beserta jajarannya mampu meningkatkan pendapatan daerah pasca Covid 19. Di sisi lain pihaknya memberikan catatan-catatan kepada pemerintah mengoptimalisasi pendapatan daerah bersumber dari pajak PHR dan PBB perdesaan dan perkotaan.
