FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kabupaten Badung berhasil masuk 8 besar sebagai Nomine Terbaik Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) 2022 Tingkat Nasional berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian Investasi/BKPM.
Evaluasi sangat ketat meliputi 6 tahapan yaitu penilaian mandiri, penilaian dari Pemerintah Provinsi Bali, penilaian dari HIPMI Badung, penilaian dari PT Sucofindo, pemaparan dan uji petik. Dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang dievaluasi, Kabupaten Badung berhasil masuk sebagai Nomine sehingga masuk tahapan pemaparan dihadapan tim penilai, tim teknis penilai, dan tim tenaga ahli berasal dari 14 kementerian/lembaga, Kamis (18/8).
Pemaparan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa yang memaparkan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan memaparkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah pemaparan selama 20 menit, dilanjutkan tanya jawab dengan tim penilai selama 45 menit. Di akhir sesi tanya jawab, tim penilai mengapresiasi dan memberikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas pemaparannya sangat menarik dan informatif sehingga akan dilanjutkan pada tahapan uji petik antara tanggal 1-9 September 2022.
Sekda Adi Arnawa menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung mendukung kebijakan Pemerintah Pusat mendorong investasi dan kemudahan berusaha melalui berbagai kebijakan strategis. Membentuk tim percepatan penyusunan produk hukum daerah, membentuk tim pengawasan penanaman modal, kerjasama dengan Forkopimda untuk pengawalan dan pengamanan investasi, mempercepat penyusunan produk hukum daerah, serta mengembangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. Paling penting dalam penilaian bukanlah mengejar juara, tetapi momentum penilaian akan terjadi perubahan, perbaikan kualitas pelayanan, dan pertukaran. Ke depan setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja. ”Saya selalu mendorong investasi melalui pelayanan prima dan perubahan regulasi terhadap beberapa regulasi yang kelihatan menghambat dari percepatan pelayanan. Di samping menghambat percepatan investasi di Kabupaten Badung,” ujarnya
Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan menyampaikan, kinerja penyelenggaraan PTSP dan PPB Kabupaten Badung sangat jelas dan terukur sehingga berdasarkan penilaian dari Kementerian Investasi/BKPM terpilih sebagai salah satu Nomine berkinerja sangat baik. Indikator kinerja yaitu realisasi investasi, realisasi retribusi, penyerapan tenaga kerja, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan layanan dengan sistem pendukung melalui Laperon. ”Ke depan DPMPTSP Kabupaten Badung terus berinovasi dan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha mengurus perizinan melalui program jemput bola. Mengoptimalkan pelayanan perizinan pada gerai kecamatan dan desa,” pungkasnya.
