FORUM Keadilan Bali – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan serta perlindungan anak tidak perlu diragukan. Hal ini dapat dilihat dari indikator pembangunan perempuan dan anak telah dipenuhi.
Hal ini mengantarkan Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan tingkat nasional yakni sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI, Jumat (22/12) di Jakarta. Penghargaan ini diserahkan Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati.
”Peringatan Hari Ibu tahun ini diselenggarakan KemenPPPA RI, Kota Denpasar menerima penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, disamping itu juga dari inovasi telah dilaksanakan OPD serta desa/kelurahan juga diberikan penghargaan Gender Champion,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati.
Sri Wetrawati menyampaikan pencapaian Kota Denpasar sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak merupakan hasil sinergitas dan komitmen Pemkot Denpasar dalam mewujudkan DRPLA. Dari lima indikator penilaian, Kota Denpasar membuktikan komitmennya melalui Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar tahun 2022 ini mencapai 84,37. Serta Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 mencapai 96,92, Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 Kota Denpasar mencapai 67,21 dan Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) yakni 70,16. Selain indikator di atas, Kota Denpasar juga berhasil meraih kategori Mentor dalam evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023 dan Kategori Utama dalam capaian Kota Layak Anak tahun 2023.
Sri Wetrawati menjelaskan penghargaan ini meskipun bukan tujuan utama, namun menjadi buah manis dari kerja kerasnya bersama jajaran Pemkot Denpasar dan mitra-mitranya. Melihat indikator sangat luas dan melibatkan banyak sektor, sehingga pihaknya bertindak sebagai koordinator. Hal itu dilakukan guna mendorong semua pihak bergerak karena multi sektor dan multi pihak.
”Kami harus bekerja keras mendorong semua pihak untuk berperan di dalam pengaruh pembangunan, pengarusutamaan gender dan pembangunan melindungi anak. Semua pihak harus memastikan semua bekerja dengan baik, sesuai porsinya masing-masing di dalam indikator tersebut,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, penghargaan ini adalah pendorong semua daerah untuk peduli perempuan dan anak. Disampaikan pada saat PHI karena segala urusan perempuan berakar pada ibu.
Menurut PHI merupakan momentum untuk mengenang dan menghargai peran besar perempuan Indonesia. Tidak hanya membentuk kualitas generasi. Namun turut menjadi tonggak merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa. Hari Ibu juga menjadi penanda pergerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa dalam menyuarakan hak-haknya guna mendapatkan perlindungan dan mencapai kesetaraan.(I Gusti Ketut Sudiatmika,S.Sos.,MAP-Analis Kebijakan Ahli Muda)
