FORUM Keadilan Bali – Sebagai wujud kepatuhan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2022 kepada Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (10/3).

Bupati Giri Prasta mengungkapkan penyerahan LKPD Unaudited kepada BPK Perwakilan Bali merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 ayat 4 menyatakan LKPD diserahkan Pemerintah Daerah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

”Penyerahan LKPD sebagai wujud komitmen, keseriusan dan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Badung menyajikan laporan keuangan daerah transparan dan akuntabel. Sehingga semua program kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” katanya.

Bupati Giri Prasta mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Bali karena telah memberikan pendampingan sehingga LKPD Unaudited Pemkab Badung tahun anggaran 2022 dapat selesai tepat waktu

Sementara itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras telah dilaksanakan pemerintah daerah atas penyampaian LKPD Unaudited tahun anggaran 2022 tepat waktu. ”Rata-rata tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 diatas angka 90 persen, lebih tinggi dari standar nasional,’’ ujarnya.

Dia memaparkan ini sebagai wujud sinergi komunikasi efektif antara BPK dengan pemerintah daerah. ”Kami melaksanakan kick of penyerahan surat tugas tim pemeriksa terperinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dimulai dari tanggal 13 Maret dengan jumlah pemeriksa sebanyak 10 orang,”  ungkapnya.