FORUMKeadilanbali.com – Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menggelar sosialisasi reformasi birokrasi 2024 di Ruang Sewaka Mahottama, Gedung Sewaka Dharma Denpasar, Rabu (15/5).
Sosialisasi menghadirkan narasumber Sekretaris Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemnterian PAN RB, Hidayah Azmi Nasution dibuka Sekda Kota Denpasar I.B Alit Wiradana mewakili Walikota Denpasar ditandai pemukulan gong. Hadir Asisten Perekonomian dan Pembagunan Setda Kota Denpasar A.A Gde Risnawan dan Kepala OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
Sekda Alit Wiradana menyampaikan pengelolaan reformasi birokrasi efektif, pemerintah perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dilaksanakan seluruh pihak, serta stakholder berkepentingan. ”Indeks reformasi birokrasi 2023 di Denpasar mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 dengan nilai 60,69, tahun 2018 nilai 64,51, tahun 2019 nilai 68,63, tahun 2021 nilai 68,11 dan tahun 2022 nilai 70,09 dengan katagori BB. ”Jika dilihat dari trend indeks RB dari tahun 2017 sampai tahun 2022 serta tahun 2023 mencapai 85,53 katagori A-,” ujarnya.
Lebih lanjut Sekda Alit Wiradana mengemukakan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar tahun 2023 tidak terlepas dari tingginya komitmen dari pimpinan, dan ada kolaborasi yang baik setiap perangkat daerah di Pemkot Denpasar. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governace), Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan strategi mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Selain melaksanakan penyederhanaan birokrasi, deregulasi kebijakan, digitalisasi dalam sistem pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penyederhanaan proses bisnis.
Dia menjelaskan nilai meningkat pesat yakni Indeks Kualitas Kebijakan dengan skor 90.61 dan Indeks Reformasi Hukum mencapai skor 96,52. Tingkat akuntabilitas predikat Sakip dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan skor 76,82 (BB). Tata kelola pemerintahan yakni, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Denpasar meraih skor 3,8. Pada tingkat pengawasan, Kota Denpasar tahun 2023 telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yakni Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi entaskan kemiskinan, lanjut Sekda Alit Wiradana, melibatkan semua pemangku kepentingan melalui berbagai program. Hal ini ditunjukan dalam data angka kemiskinan tahun 2023 mengalami penurunan 0,29. Dari tahun 2022 nilai kemiskinan 2,97 menjadi 2,68, peningkatan investasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,59 trilin dari 2,665 triliun menjadi 4,259 triliun. Disamping itu, pengendalian inflasi dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan dari 6,44 menjadi 2,54. ”Kami menyambut baik sosialisasi reformasi birokrasi, dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Kementerian PAN RB. Kami mengharapkan kerjasama telah terjalin dengan baik dapat dilanjutkan dan ditingkatkan mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar,” harapnya.
Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar Luh Made Kusuma Dewi mengatakan peserta sosialisasi dari kepala perangkat daerah/unit bersama sekretaris di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara luring. Disamping melibatkan ASN di lingkungan Pemkota Denpasar secara daring. ”Sosialisasi dilaksanakan satu hari dengan materi penguatan reformasi birokrasi dan sistem reformasi birokrasi tematik di lingkungan Pemkot Denpasar,” ujarnya. (pas)
