FORUMKEADILANBali.com – Ketua LSM Gappar Gianyar, Ngakan Made Rai menyindir opini WTP (Wajar Tanpa Pengeculian) yang diraih Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pasalnya, penghargaan tersebut hanya semata pencitraan untuk menyembunyikan kasus korupsi.
Ngakan Rai mengaku kecewa dengan Pemkab Gianyar sekarangn ini, karena dipermalukan dengan adanya korupsi dana hibah yang dilakukan mantan Ketum KONI Gianyar. ”Kami merasa kecewa dengan Pemkab Gianyar, karena masih ada korupsi dilakukan mantan Ketum KONI Gianyar periode 2019-2023 berinisil PP,’’ kata Ngakan Rai saat diwawancarai di kediamannya di Bajar Sampiang, Keluarahan Gianyar, Kabupaten Ginyar, Minggu (22/12/2024).
Dia menjelaskan, korupsi dana hibah yang dilakukan mantan Ketum KONI Gianyar ramai diberitakan media massa, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali. Artinya, pemerintahan di Gianyar tidak clean goverment (bersih), namun ditutupi dengan pencitraan seolah-olah pemerintahan Gianyar bersih. Sebab, Gianyar tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Opini WTP mengandung makna pemerintahan itu bersih tanpa ada catatan atau pengecualian. ’’Sekarang muncul kasus korupsi dana hibah KONI Gianyar, siapa tahu dikemudian hari muncul ksus baru,” ujar Ketua DPD Partai Gelora Gianyar ini.
Dia menilai kepemimpinan di Gianyar penuh pencitraan kepada publik. Kepemimpinan model demikian akan bisa mengelabui rakyat dan jauh dari semangat menyejahterakan rakyat khususnya warga Gianyat. “Saya minta hentikan pencitraan demi meraih simpati,” tegasnya.
Dia mengapresiasi kinerja Polda Bali dan Polres Gianyar di bawah kendali AKBP Umar mampu mengungkap kasus korupsi di kabupaten seni ini. Diharapkan penegak hukum terus mengendus kasus serupa di lini lainnya. Diyakini kasus serupa tak sebatas terjadi di KONI, namun juga di instansi lainnya. Bahkan ia siap membantu Polres Gianyar memberikan informasi pengungkapan kasus-kasus untuk menegakkan hukum dan Kabupaten Gianyar bebas dari korupsi. “Dalam waktu dekat saya akan menghadap ke Mapolres Gianyar memberikan informasi demi tegakknya hukum dan kondusivitas wilayah kami,” tegasnya. (sum)
