FORUM Keadilan Bali – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan kerja (Kunja) Komisi X DPR RI ke Pemkab Badung dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Dede Yusuf diterima di Ruang Pertemuan Kriya Gosana Lantai III, Puspem Badung, Rabu (27/9).
Dede Yusuf bertanggung jawab sebagai ketua tim kunja spesifik bidang pariwisata lingkup kerja bidang pendidikan, olahraga dan sejarah mengajak 7 anggota, yakni DR. Andreas Hugo Pareira, Elnino M Husein Mohi, Dra. Hj. Tina Nur Alam, Hj. Lisda Hendrajoni, Drs. H. Bisri Romly, H. Mustafa Kamal, Dr. Fahmi Alaydroes.
Pertemuan dihadiri Sekretaris Kementerian Kemenparekraf Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf Faisal, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Dr. Anggara Hayun Anujuprana, Kadis Pariwisata Kab. Badung I Nyoman Rudiarta serta Opd terkait, Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Kab. Badung, Ketua Organisasi/Lembaga Bidang Pariwisata di Kab. Badung, Perwakilan Perguruan Tinggi, Kamar Dagang dan Industri Daerah Kab. Badung.
Wabup Suiasa menyampaikan informasi dan usulan sifatnya teknis dan praktis perlu direvisi terkait dengan kendala-kendala, kesulitan yang tidak sesuai perkembangan saat ini, antara lain mitigasi, tenaga kerja asing dan traffic jam. Hal prinsip dipandang penting dari sisi SOP tentang mitigasi krisis pariwisata. ”Ini menjadi pengalaman kita waktu terjadi erupsi Gunung Agung banyak wisatawan tidak bisa balik kembali ke negara asalnya. Ini menjadi tidak jelas terhadap siapa melakukan apa,’’ katanya.
Wabup Suiasa mengungkapkan, pengalaman Covid-19 juga menjadi bagian pembelajaran pentingnya mitigasi terhadap krisis sektor pariwisata saat ini. Masalah tenaga kerja asing, tidak bisa melakukan eksekusi apa-apa karena kewenangan ada di pusat. Hal ini penting dalam UU Kepariwisataan dipertegas ada sinkronisasi lintas instansi atau lintas kelembagaan di pemerintahan sehingga penyelesaian masalah menjadi bagian hal prinsip dari semua lintas. ”Kita minta Komisi X DPR RI bisa menginisiasi bagaimana pemerintah pusat bersama-sama membantu menangani masalah traffic jam di Badung. Rencana kita akan membuat arus transportasi bawah tanah. Kita tergantung pemerintah pusat bisa diinisiasi baik dari segi anggaran dan dari kebijakan. Sehingga bisa dilakukan dan dilaksanakan dalam waktu yang cepat,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menjadikan Badung sebagai tujuan pertama dari kunja Komisi X DPR RI serta Denpasar dan Klungkung terkait perlunya revisi UU Pariwisata melalui Panja UU revisi pariwisata. Karena era pasca Covid-19 sektor pariwisata paling jatuh dan paling bangkit belakangan. Di sisi lain ada pergeseran culture product melakukan wisata dan ada hal-hal baru yang tidak disiapkan sebelumnya. Sehingga Kabupaten Badung menjadi pilihan kunja karena satu-satunya sumber PAD 90% dari pariwisata serta memiliki soko guru pendapatan daerah dari sektor pariwisata. ”Kalau kita perhatikan dan berbicara masalah pariwisata, mau tidak mau kita harus berkaca ke Bali. Pasalnya Bali sudah hampir 40 tahun lebih fokus dalam sektor pariwisata,’’ ujarnya.
Dia menuturkan pemerintah saat ini sedang mendorong Kadin sebagai destinasi sumber prioritas. Dalam pelaksanaanya destinasi sumber prioritas berjalan tidak terlalu kencang, karena banyak hal-hal belum bisa disesuaikan. Bali sudah terintegrasi antara destinasi pariwisata, sumber daya manusia, kebudayaan dan lingkungannya. Ini menyebabkan Indonesia masuk dalam nomor 1 top daerah terindah di dunia. ”Kita lihat ada unsur lain memasarkan dan mempromosikan kepada negara-negara lain. Bali memiliki keunikan, semuanya siap sedia melakukan perubahan dalam sektor pariwisatanya,’’ ucapnya.
”Kami di sini ingin belajar dan ingin mendalami apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung sehingga memiliki kekuatannya masing masing. keinginan kami ingin mengangkat Kementerian Pariwisata menjadi bagian dari pada Kementerian Urusan Wajib bukan lagi Kementerian Urusan Pilihan, bagaimana kita mendorong anggaran Kementerian Pariwisata yang bisa memberikan kontribusi lebih besar kedua atau ketiga bagi negara,” imbuhnya.
