FORUMKEADILANBali.com – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra memandang pengungsi salah satu kelompok paling rentan di dunia. Pasalnya, mereka rentan terhadap ancaman eksploitasi, perdagangan manusia, dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.
”Meskipun bukan negara pihak dalam konvensi 1951, Indonesia terus berupaya menunjukan komitmen kemanusiaan sebagai negara transit para pengungsi,’’ kata Dhahana, Minggu (29/9).
Sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap pengungsi, ujar Dhahana, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Peraturan ini mencakup terkait respon cepat terhadap situasi darurat, penyediaan penampungan layak, hingga perlindungan khusus bagi anak-anak dan penyandang disabilitas. ”Kebijakan ini memastikan layanan dasar yang diberikan kepada pengungsi tidak mengurangi hak masyarakat setempat,” ujarnya.
Dhahana mengaku terdapat potensi konflik sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Tidak sedikit masyarakat lokal belum mengetahui posisi Indonesia dalam penanganan pengungsi. ”Jika dilakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat, kami meyakini masyarakat dapat membangun solidaritas dan kebersamaan dengan para pengungsi seperti yang pernah terjadi saat penanganan pengungsi Vietnam,” terangnya.
Dhahana mengungkapkan penanganan pengungsi di tataran global maupun regional memerlukan komitmen kolektif seluruh bangsa. Bagaimanapun persoalan berkaitan dengan konflik di internal suatu negara. Sehingga upaya membangun perdamaian tidak boleh dilupakan dalam penanganan isu pengungsi.
Lebih lanjut Dhahana mengemukakan Kemenkum HAM terus melakukan komunikasi intensif dengan organisasi internasional membidangi terkait pengungsi seperti UNHCR dan IOM. Ia menuturkan dalam sejumlah kesempatan pihaknya telah membangun kolaborasi dengan LSM di tanah air memiliki kepedulian soal pengungsi. ”Melalui upaya kolektif, kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis pengungsi,” jelasnya. (FKB)
