FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kota Denpasar kembali sukses mendulang prestasi skala nasional. Atas komitmen mendukung percepatan pelayanan berbasis elektornik dan digitalisasi, Pemkot Denpasar meraih penghargaan Digital Goverment Award Kategori Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Penghargaan diserahkan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas diterima Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara serangkaian SPBE Summit 2023 di Jakarta, Senin (20/3).
Turut hadir Menteri Kordinator Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekraf Sandiaga Uno, Menteri Koperi dan UKM Teten Masduki, serta undangan lainya.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelaksanaan SPBE Summit 2023 mengusung tema ”Sinergi Untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan birokrasi yang melayani. Tranformasi digital menjadi bagian penting pembangunan nasional. “”kami harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan,” harapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi merupakan berkelanjutan mewujudkan birokrasi berdampak. Keberadaan birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, melainkan bergerak lincah dan cepat menjadi solusi permasalahan.
Azwar Anas berharap kedepan reformasi birokrasi berbasis elektornik dan digitalisasi mampu mendukung entaskan kemiskimam, meningkatkan investasi, mempermudah administrasi pemerintahan serta mendukung belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. ”SPBE menjadi leverage tranformasi digital nasional yang memudahkan masyarakat mengakses layanan publik, mendukung pencegahan korupsi serta mewujudkan birokrasi berdampak menjawab tantangan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Kadis Kominfos Kota Denpasar IB Alit Adhi Merta mengaku bersyukur atas capaian penghargaan SPBE. Hal ini menunjukan inovasi dan terbosoan Pemkot Denpasar diakui secara nasional. Meski demikian, optimalisasi harus terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang berkemanfaatan kepada masyarakat.
Jaya Negara menjelaskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada khalayak umum. SPBE bukan hanya sekadar aplikasi dan manembah aplikasi baru. Namun lebih jauh di dalamnya ada kebijakan, tatakelola, manajemen dan layanan SPBE merupakan domain saling berhubungan dalam pelaksanaan SPBE.
Penguatan kebijakan SPBE, lanjut Jaya Negara, Kota Denpasar telah melakukan beragam upaya strategis. Hal ini diwujudkan dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Satu Data Daerah dan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, implementasi nyata juga dilaksanakan dengan SP2D online, tandatangan digital, perijinan online, pajak digital, Pro Denpasar, Denpasar Satu Data dan masih banyak yang lain.
Kedepan, kata Jaya Negara, Kota Denpasar akan tetap melakukan review dan evaluasi terkait kebijakan SPBE yang telah diterbitkan dalam penguatan pelaksanaan SPBE di Kota Denpasar secara menyeluruh. Tak hanya itu, penguatan kebijakan terkait keamanan informasi terhadap layanan SPBE di Kota Denpasar akan terus dioptimalkan. ”Kami bersyukur inovasi kita diakui nasional. Kita berharap kemanfaatan yang berkelanjutan dan menjawab tantangan pelayanan kepada masyarakat. Semoga ini bisa menjadi cambuk terus berinovasi memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Denpasar,” papar Jaya Negara.
